700 Anggota Satpol PP Makassar di Kasus Korupsi Honorarium Diperiksa Bertahap

Isak Pasabuan - detikSulsel
Sabtu, 13 Agu 2022 18:59 WIB
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel). (Hermawan/detikcom)
Foto: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel). (Hermawan/detikcom)
Makassar -

Sebanyak 700 saksi dari unsur Satpol PP Makassar diperiksa terkait kasus dugaan korupsi honorarium tunjangan operasional Satpol PP di 14 kecamatan tahun 2017-2020. Mereka diperiksa secara bertahap hingga sejauh ini sudah mencapai 600 orang diambil keterangannya.

"Sudah hampir 600 orang (saksi unsur Satpol PP Makassar) yang dimintai keterangan," kata Kasidik Kejati Sulsel Andi Faik kepada detikSulsel, Sabtu (13/8/2022).

Pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan secara bertahap. Pasalnya ada di antara saksi lainnya yang akan diperiksa kembali untuk pendalaman informasi.


Faik berharap, dalam proses pemeriksaan saksi-saksi ini semuanya koperatif. Sehingga tak menghambat proses pengungkapan kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan ini.

"Beberapa di antaranya masih memerlukan pendalaman, jadi masih akan dimintai keterangan kembali. Diharap dalam prosesnya nanti tidak ada kendala (semuanya kooperatif). Sementara ini semuanya berjalan lancar," sebutnya.

Selain anggota Satpol PP Makassar, beberapa pegawai di 14 kecamatan di Kota Makassar juga turut diperiksa. Mereka diperiksa sebagai saksi mengingat penempatan ratusan petugas Satpol PP tersebar di 14 kecamatan itu.

"Ada untuk kecamatan. Karena penugasan pegawai dan tenaga Satpol PP banyak di kecamatan," ujar Faik.

Sejauh ini Kejati Sulsel belum menyebutkan potensi kerugian negara atas kasus dugaan honorarium Satpol PP Makassar. Perhitungan kerugian negara (PKN) dikatakan baru bisa dilakukan ketika semua bahan yang diperlukan rampung.

"Jadi audit baru bisa dilakukan secara menyeluruh kalau semua fakta yang dibutuhkan sudah lengkap diperoleh," ucapnya.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menyampaikan penyidik Kejati Sulsel menemukan sejumlah fakta bahwa modus operandi kasus dugaan korupsi honorarium Satpol PP Makassar bermula dari adanya dugaan penyusunan dan pengaturan penempatan personel Satpol PP yang bertugas di 14 kecamatan.

Akan tetapi faktanya sebagian dari petugas Satpol PP Makassar yang disebutkan namanya dalam BKO tidak pernah melaksanakan tugas dan anggaran honorarium dicairkan oleh pejabat yang tidak berwenang menerima honorarium Satpol PP tersebut.



Simak Video "Bikin Laper: Kapurung Khas Makassar yang Segar dan Mengenyangkan"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/tau)