Berita Nasional

Tudingan Pengacara Mardani Maming soal KPK Sabotase Upaya Praperadilan

Tim detikNews - detikSulsel
Kamis, 28 Jul 2022 08:15 WIB
Pengacara tersangka KPK Mardani Maming, Denny Indrayana
Kuasa hukum Mardani Maming, Denny Indrayana (Wilda-detikcom)
Jakarta -

Pengacara Mardani Maming, Denny Indrayana menuding KPK melakukan sabotase terhadap upaya gugatan praperadilan yang diajukan oleh kliennya. Denny menilai langkah KPK memasukkan Mardani Maming ke dalam daftar pencarian orang (DPO) menjadi dasar praperadilan kliennya tidak diterima.

"Sebagai suatu keputusan normatifnya tentu harus dihormati, meskipun tentu wajar pula kalau kami berbeda pendapat. Misalnya terkait DPO ya yang dijadikan dasar untuk tidak menerima permohonan ini. Ini kan bisa menjadi sabotase sebenarnya bagi proses praperadilan," kata Denny kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti dilansir dari detikNews, Rabu (27/7/2022).

Status DPO kata Denny diberikan sehari sebelum membacakan putusan praperadilan. Sehingga ini dijadikan dasar pertimbangan menolak praperadilan kliennya.


"Karena kalau kita baca SEMA 1/2018 bunyinya larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri. Pengajuan itu dilakukan belum ada DPO, kami di tengah jalan tiba-tiba di-DPO-kan. Jadi, sehari sebelum pembacaan putusan, tiba-tiba DPO dikeluarkan dan itu dijadikan pintu masuk untuk tidak menerima," beber Denny.

Pihaknya kecewa atas putusan PN Jaksel menolak praperadilan Mardani Maming. Ini karena Denny menilai KPK sudah melakukan sabotase dengan tiba-tiba menetapkan status DPO.

"Ini jadi sabotase proses praperadilan kami yang akhirnya tidak masuk ke pertanyaan-pertanyaan pokok terkait penetapan tersangka yang tidak sah, pembuktian yang tidak sah," tutur Denny.

"Jadi, tentu ada kekecewaan karena proses yang sudah kami siapkan dengan sangat serius dengan menghabiskan banyak energi dan pikiran disabotase dengan hanya penetapan DPO yang masih bisa persoalkan," sambungnya.

Bantahan KPK

KPK bereaksi atas tudingan menyabotase upaya praperadilan yang dilakukan Mardani Maming. KPK menjamin prosesnya sudah sesuai hukum yang berlaku.

"Kami pastikan, setiap KPK menyelesaikan perkara pada tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan selalu ikuti rel aturan hukum berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/7).

Malah kata Ali, dengan memasukkan tersangka pada DPO merupakan bentuk keseriusan KPK dalam menyelesaikan perkara korupsi agar cepat, cermat, dan tepat. Supaya segera tercipta atau terwujud suatu kepastian hukum.

"Kami berharap kuasa hukum tunaikan janji yang sudah disampaikan ke publik untuk hadir ke KPK bersama tersangka MM besok 28 Juli 2022," tukasnya.



Simak Video "Mardani Maming Jadi Buronan KPK, Ini Ciri-ciri Fisiknya"
[Gambas:Video 20detik]
(tau/hmw)