.webp)
Polisi meyelidiki indikasi penyimpangan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos). Ada empat daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menjadi perhatian yakni Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Takalar.
"Empat daerah tersebut ditemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp 20 miliar," kata Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Widoni Fedri, Jumat (18/3/2022).
Widoni mengungkapkan, modus penyimpangan penyaluran BPNT yakni dengan mengurangi nilai bantuan masyarakat. Seharusnya keluarga penerima manfaat (KPM) menerima senilai Rp 200 ribu, tetapi saat tersalurkan nilainya menjadi Rp 150 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terjadi penyusutan nilai bantuan yang seharusnya diterima oleh KPM. Untuk di Sinjai kami sudah periksa suppliernya, yang memasok barang. Ada dua orang itu kalau tidak salah," tambahnya.
Widoni mengatakan, kasus dugaan korupsi bantuan pangan non-tunai (BNPT) Kemensos kini di tahap penyidikan. Dua supplier asal Kabupaten Sinjai telah menjalani pemeriksaan September 2021 lalu. Kedua supplier tersebut yakni, Muhtar Bejo dan Ilhamuddin (pensiunan Dinsos Sinjai).
Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli menambahkan, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Sementara menunggu hasil audit kerugian negara lalu menetapkan tersangka.
"Untuk total kerugian yang ada di Sinjai kami belum tahu. Tim audit yang paham soal itu. Sampai saat ini belum ada hasil audit yang keluar. Kita bicara pakai data, tidak ngarang-ngarang tapi harus sesuai fakta," jelas Fadli.
(hmw/asm)
