.webp)
Dilansir dari detikFinance, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pembayaran utang negara masuk dalam strategi pembiayaan setiap tahunnya. Pembayaran utang tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya, pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itu yang kita lakukan," kata Sri Mulyani saat ditemui di DPR RI, Selasa (23/5/2023).
Kendati demikian, SriMulyani tidak membenarkan ataupun menepis pernyataanJusufKalla terkait nilai utang negara yang dibayar. Dia menegaskan bahwa beban utang negara masih mudah ditangani negara.
"Dalam hal itu yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar, yang kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabilitas," tutupnya.
JK Sebut Negara Bayar Utang Rp 1.000 T/ Tahun di Era Jokowi
Jusuf Kalla beberapa baru-baru ini menyinggung pembayaran utang pemerintahan Jokowi. Menurut JK, utang negara yang dibayar di era Jokowi mencapai Rp 1.000 triliun per tahun.
"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun," ujar JK dalam agenda Milad ke-21 PKS di Istora Senayan beberapa hari lalu.
JK mengatakan, nilai utang yang dibayar tersebut paling tinggi sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka.
"Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK.
Pernyataan JK tersebut dilontarkan untuk menambahkan keterangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengungkap utang pemerintah saat ini semakin besar.
Sebagai informasi utang pemerintah Indonesia, sampai Maret 31 Maret 2023 tembus Rp 7.879,07 triliun. Jumlah itu naik Rp 17,39 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.
Oleh karena itu, menurut JK Indonesia harus siap ke depannya karena tantangan yang akan dihadapi negara semakin banyak, seperti masalah ekonomi, politik, keamanan dan sosial. Dia menekankan, jika sejumlah masalah besar negara tak terselesaikan, maka Indonesia akan dilanda masalah besar.
"Apa bilang ini berlangsung terus akan berlangsung masalah besar, kita berusaha agar terulang (tahun) 65, 66, 74, 2008, Jakarta dibayar. Kita tidak mau itu, sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik, kita harus berusaha," jelasnya.
(urw/nvl)
