.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan defisit APBN 2023 mencapai Rp 598,2 triliun atau 2,85%. Sejak pandemi COVID-19, ini pertama kalinya defisit anggaran kembali di bawah 3%.
Defisit APBN 2023 ini akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan," papar Jokowi dilansir dari detikFinance, Selasa (16/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menjelaskan, pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.
Selain itu, pemerintah juga akan tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan Ultra Mikro.
"Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien," jelas Jokowi.
Jokowi menargetkan defisit APBN 2,85% ini besarannya akan mencapai Rp 598,2 triliun. Estimasi tersebut dari rincian belanja negara Rp 3.041,7 triliun dan pendapatan Rp 2.443,6 triliun.
"Defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp 598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB," papar Jokowi.
(ata/nvl)
