.webp)
Pengelola Pondok Pesantren (Ponsep) Darul Istiqamah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) buka suara terkait polemik dan bentrokan yang melibatkan orang tua siswa di lingkungan Sekolah Putri Darul Istiqamah (SPIDI). Persoalan lahan wakaf, politik praktis dan pergeseran nilai dakwa, diduga jadi pemicu polemik di SPIDI.
Pernyataan resmi disampaikan oleh tiga putra pendiri Pesantren Darul Istiqamah, yakni Ustadz Mudzakkir Arief, Ustadz Mualim Arief, dan Ustadz Mufassir Arief di Aula Ponpes Darul Istiqamah, Sabtu (12/9). Mereka merespons berbagai tuduhan sekaligus membeberkan kronologi sengketa internal keluarga yang membayangi SPIDI.
Mualim awalnya mengatakan 97 persen lokasi SPIDI merupakan tanah yang dibeli dari dana umat untuk kepentingan pesantren, bukan aset pribadi atau milik yayasan baru. Ia menolak klaim bahwa SPIDI berdiri di atas lahan sendiri tanpa keterkaitan sejarah dengan pesantren induk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua lokasi yang ada di SPIDI itu adalah lokasi pesantren. Duitnya dari umat. SPIDI tidak pernah membeli lokasi, 97 persen tanah di sana dibeli oleh pesantren atau atas nama orang tua kami untuk pesantren," kata Mualim dalam keteranganya dikutip, Senin (14/9/2026).
Mualim menuturkan sengketa komersialisasi lahan mulai bergejolak sejak 2012 saat ada wacana pengubahan kawasan pesantren menjadi 'City of Darul Istiqamah' serta rencana pembangunan permukiman komersial (real estate). Bahkan pada 2020, almarhum ayahnya sempat diajak untuk mengagunkan sertifikat lahan ke bank guna mengucurkan dana miliaran rupiah, yang kemudian digagalkan oleh pihak keluarga.
"Orang tua kami merasa tertipu. Tanah ini milik umat, haram hukumnya untuk dijual atau diagunkan. Mau dibuat yayasan dalam yayasan atau komersialisasi apa pun, kami bersaudara hanya mempertahankannya karena ini amanah wakaf," tegasnya.
Sementara itu, Mudzakkir selaku putra tertua menyoroti keberadaan intervensi politik praktis dan upaya alih fungsi lahan yang dinilainya memperkeruh konflik internal keluarga. Mudzakkir menyebut perselisihan ini tidak terlepas dari manuver politik salah satu saudaranya, Muzayyin Arief.
"Akar permasalahan dari sudut pandang politik ini ada yang berbentuk makar-menyumbang tapi niatnya investasi, membangun di pesantren tapi niatnya mau menguasai. Ada pula politik praktis yang merusak tatanan," kata Mudzakkir.
Ia menambahkan, upaya mediasi internal maupun teguran struktur politik tidak membuahkan hasil, sehingga polemik perebutan kontrol atas aset pesantren terus membengkak hingga berujung pada kekisruhan..
Di sisi lain, Mufassir Arief membantah tudingan bahwa pergerakan mereka didasari oleh paham keagamaan radikal atau takfiri. Menurutnya, isu dakwah sengaja dihembuskan pihak tertentu untuk mengaburkan akar persoalan utama, yaitu komersialisasi tanah wakaf.
"Tuduhan paham radikal atau mengkafirkan itu tidak berlandaskan bukti. Ini sengaja diangkat sebagai pengalihan isu untuk mengaburkan akar masalah bisnis dan alih fungsi lahan," jelas Mufassir.
Mufassir menegaskan, aksi mereka di lapangan murni untuk mengembalikan khittah pendirian pesantren yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan lembaga pendidikan komersial berbiaya tinggi yang berjarak dari nilai awal pendiriannya.
"Sejak awal pendiri merintis tempat ini agar anak-anak yang tidak mampu bisa tetap bersekolah. Sekarang dikesankan Darul Istiqamah hanya untuk orang beruang. Kami ingin meluruskan tatanan dakwah dan menjaga amanah para dermawan," pungkasnya.
Diketahui, konflik lahan berkepanjangan itu memicu bentrokan di kawasan SPIDI, Kecamatan Mandai, Selasa (8/9) pagi. Bentrokan melibatkan antara orang tua siswa SPIDI dengan massa dari Ponpes Darul Istiqamah yang diduga menduduki paksa lahan sekolah.
