Dinas Sosial (Dinsos) Toraja Utara (Torut), Sulawesi Selatan (Sulsel), heran nama anggota DPR RI Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba masuk desil 4 hingga diduga menerima bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH). Dinsos berdalih persoalan itu merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kita juga kaget kenapa bisa Ibu Eva masuk di desil 4. Tapi kami kan tidak bisa memberikan komentar banyak soal desil, karena itu kewenangannya BPS," ucap Kadinsos Toraja Utara, Elias Madi Para'pak kepada detikSulsel, Minggu (6/9/2026).
Elias berdalih baru mengetahui perkara itu setelah legislator Senayan Dapil Sulsel 3 datang ke kantornya. Evi datang mempertanyakan namanya tiba-tiba masuk desil 4 atau dikategorikan kelompok rentan miskin Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Saya hanya katakan bahwa Ibu Eva pernah datang ke kantor untuk melakukan komplain karena dirinya masuk dalam desil 4," tegasnya.
Dia pun mempersilakan persoalan itu dikonfirmasi ke BPS. Dia kembali menegaskan Dinsos Torut tidak memiliki kewenangan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonominya.
"Kalau soal desil itu, silakan teman-teman tanya ke BPS, karena mereka yang lebih tahu dan mempunyai kewenangan untuk itu," tutur Elias.
Di sisi lain, dia memastikan Eva tidak terdaftar sebagai penerima PKH. Menurut Elias, syarat seseorang mendapat bansos pun tidak hanya sekadar melihat kategori desil semata.
"Saya tegaskan bahwa Ibu Eva Stevany Rataba tidak pernah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH maupun jenis bantuan sosial lainnya," jelasnya.
"Desil itu bukan satu-satunya syarat agar seseorang bisa menjadi penerima bantuan sosial. Itu hanya salah satu saja," tambah Elias.
Sementara itu Eva Retaba mengaku mendengar kabar namanya terdaftar sebagai penerima PKH berdasarkan informasi beredar. Dia meminta instansi atau lembaga terkait melakukan klarifikasi atas hal itu.
"Waktu saya tahu nama saya tercantum dalam data tersebut, saya sendiri yang datang mempertanyakan datanya dan meminta agar segera dilakukan pengecekan serta perbaikan," ujar Eva dalam keterangannya.
Legislator Fraksi NasDem ini memastikan tidak pernah menerima bansos pemerintah dalam bentuk apapun. Dia berharap persoalan ini menjadi perhatian serius untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi data sesuai kondisi riil.
"Kalau nama saya yang jelas tidak pernah mendaftar dan tidak pernah menerima PKH bisa tercantum dalam data, maka ini harus menjadi perhatian serius untuk memastikan tidak ada masyarakat kurang mampu yang justru terlewat," pungkasnya.
Simak Video "BPS dan KemenPKP Rilis Statistik Perumahan 2026"
(sar/hsr)