.webp)
Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KPTN-KTI) melakukan rapat kerja di Hotel Universitas Hasanuddin (Unhas). Dalam rapat tersebut konsorsium menyoroti pemangkasan anggaran dari pusat dan kesenjangan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di kawasan timur dengan barat Indonesia.
Rapat kerja KPTN-KTI digelar di Hotel Unhas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (19/8/2026). Ketua Konsorsium KPTN-KTI Fredy Leiwakabessy mengatakan dari 47 anggota konsorsium, hanya 17 yang bisa hadir.
"Ada kurang lebih 47 keanggotaan konsorsium kebinaan perguruan tinggi kawasan timur Indonesia, hari ini dari 47 keanggotaan yang hadir kurang lebih hanya 17," kata Fredy dalam sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemangkasan anggaran menjadi tantangan bagi PTN di kawasan timur Indonesia untuk mengembangkan diri. Dia menyebut PTN di timur Indonesia mulai dari Kalimantan, seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, NTB, Bali hingga Papua.
"Dan kawasan timur Indonesia ini menjadi masa depan daripada Indonesia. Tentu dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, dibanding dengan sumber daya manusia yang masih sangat terbatas," ujarnya.
Fredy berharap rapat kerja tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diperjuangkan bersama untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di kawasan Timur. Dia juga menyinggung dampak kebijakan efisiensi anggaran yang dirasakan kampus-kampus anggota konsorsium.
"Terutama dengan kondisi penajaman efisiensi yang sering juga kami merasakan seperti sudah penuh sukan, bukan lagi penajaman. Sakit banget, tapi ini sesuatu yang mungkin dirasakan oleh kita semua," katanya.
Sementara itu, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa menyoroti kesenjangan pendidikan tinggi di timur dan barat Indonesia. Dia mengatakan persoalan tersebut telah berulang kali disuarakan dalam pertemuannya dengan para menteri hingga Presiden.
"Saya tegaskan bahwa ini bukan soal kita tidak nasionalis, melainkan sebuah kenyataan yang tidak boleh disembunyikan. Kesiapan dan masa depan anak-anak di kawasan Timur Indonesia dipertaruhkan," kata Prof JJ.
Dia menyebut kesenjangan terlihat dari sejumlah indikator, mulai dari akreditasi kampus, kualifikasi dosen hingga jumlah guru besar. Dia mengatakan kampus terakreditasi Unggul/A di kawasan Barat mencapai sekitar 36-49 persen, sementara kawasan Timur baru sekitar 29 persen.
"Akreditasi kampus: Di kawasan Barat, kampus berakreditasi Unggul/A sudah mencapai 36-49%, sedangkan di Timur baru sekitar 29%. Kualifikasi Dosen (S3/Doktor): Di kawasan Barat mencapai 38%, sedangkan di Timur baru 30%. Jabatan Fungsional (Guru Besar/Profesor): Di Barat sudah mencapai 10%, sedangkan di Timur masih berkisar 7%," jelasnya.
Prof JJ menilai penerapan meritokrasi tanpa kebijakan afirmasi justru dapat memperlebar kesenjangan. Sebab, perguruan tinggi di kawasan barat dinilai telah lebih lama mendapatkan dukungan dan memiliki kesiapan yang lebih baik.
"Prinsip meritokrasi itu bagus, tetapi meritokrasi menjadi tidak adil jika diterapkan pada pihak yang belum siap sementara pihak lain sudah dipersiapkan sejak lama oleh sejarah," tegasnya.
Dia juga menyoroti pemangkasan anggaran kementerian yang membuat sejumlah pimpinan perguruan tinggi di kawasan Timur tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Dia meminta pemerintah memberikan keberpihakan anggaran kepada PTN di timur.
"Bahkan di Makassar saja, masih banyak rekan-rekan yang tidak bisa hadir karena adanya pemotongan anggaran kementerian untuk perguruan tinggi di kawasan Timur. Harusnya anggaran di kawasan Barat saja yang disesuaikan, sedangkan kawasan Timur jangan dipotong," ujarnya.
Dia mengatakan keterbatasan anggaran membuat perguruan tinggi di kawasan Timur kesulitan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur penelitian. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan afirmasi agar kesenjangan pendidikan tinggi dapat dipersempit.
"Kita butuh sedikit empati terkait anggaran (budgeting) untuk kawasan Timur. Untuk mengadakan pertemuan seperti ini saja sangat sulit karena kendala pendanaan," katanya.
Lebih lanjut, Prof JJ mengatakan saat ini baru satu PTN berbadan hukum di kawasan Timur, yakni Unhas. Dia berharap jumlah PTN-BH dari kawasan Timur dapat bertambah seiring dengan target pemerintah meningkatkan jumlah PTN-BH secara nasional.
"Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, mungkin butuh waktu 10 hingga 20 tahun. Namun, jika dibantu oleh pemerintah, dalam waktu 3 sampai 4 tahun kita sebenarnya sudah bisa menembus batas-batas kesenjangan ini," imbuhnya.
