Pembangunan Berdampak Antarkan Pemprov Malut Raih detiktimur Awards

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dianugerahi piala penghargaan detiktimur Awards 2026 atas langkah strategis sebagai penggerak pembangunan berdampak bagi masyarakat Indonesia Timur. Apresiasi atas berbagai program dan upaya Pemprov Maluku Utara dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Manager detikregional Triono Wahyu Sudibyo dalam malam puncak detiktimur Awards 2026 yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Jumat (7/8/2026). Acara ini disiarkan langsung oleh detikcom. Chairman of CT Corp Chairul Tanjung (CT) menghadiri detiktimur Awards 2026 ini.

detiktimur Awards 2026 merupakan ajang apresiasi yang diselenggarakan detikcom untuk memberikan penghargaan kepada individu, perusahaan, institusi, dan pemerintah daerah yang menghadirkan inovasi, kepemimpinan, serta program-program berdampak bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan di Indonesia Timur.

Langkah Strategis Pemprov Maluku Utara

Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari konektivitas antarpulau, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, tingginya biaya logistik, hingga kerentanan sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, Pemprov Maluku Utara mengarahkan pembangunan yang berfokus pada pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi agar dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Kebijakan pemerintah provinsi difokuskan pada penguatan layanan dasar, peningkatan konektivitas antarpulau, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat. Sejumlah program prioritas juga dijalankan, mulai dari efisiensi anggaran yang diarahkan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur desa, hingga penguatan kolaborasi antara industri pertambangan, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), dan pelaku UMKM lokal.

Salah satu fokus utama yang dijalankan adalah mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diimbangi dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

"Kita semua tahu dan merasakan bahwa pertumbuhan ini belum inklusif. Data BPS menunjukkan sekitar 90% ekonomi kita masih diwakili oleh industri pertambangan yang bersifat ekstraktif. Sementara sektor lain yang menyentuh masyarakat luas seperti perikanan dan perkebunan hanya menyumbang sangat sedikit, berkisar 1% hingga 2%," ujar Sherly yang dikutip detikcom dari situs resmi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Maluku Utara memperkuat sektor nonpertambangan melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan, serta kemitraan dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) agar UMKM mampu naik kelas melalui pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan.

Di bidang kesehatan, Pemprov Maluku Utara berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC). Melalui capaian tersebut, seluruh masyarakat telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sementara warga yang memiliki KTP Maluku Utara dapat mengaktifkan kepesertaan BPJS hanya dalam waktu 24 jam.

"Siapapun warga Maluku Utara yang punya KTP, bisa langsung aktif BPJS-nya dalam waktu 24 jam, tanpa perlu menunggu dua minggu," kata Sherly.

Sementara di sektor pendidikan, pemerintah provinsi menghapus uang komite bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

"Kalau bicara pendidikan, kita tidak bisa setengah hati. Anak-anak Maluku Utara harus bisa sekolah tanpa beban biaya," ujar Sherly.

Pemprov Maluku Utara juga menjalankan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sepanjang 2025, sebanyak 700 unit rumah berhasil direnovasi melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan TNI. Pada 2026, program tersebut ditingkatkan dengan target renovasi 1.500 unit rumah serta diperluas melalui dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Melalui penguatan ekonomi inklusif, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas hunian, serta pembangunan yang menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan, Pemprov Maluku Utara menunjukkan komitmennya menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Berbagai langkah strategis tersebut menjadi salah satu faktor yang mengantarkan Pemprov Maluku Utara menerima penghargaan detiktimur Awards 2026 pada kategori Penggerak Pembangunan Berdampak bagi Masyarakat Indonesia Timur.