Surat diskresi dari Ketum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang bagi mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk maju di Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel). Kendati begitu, perjalanan IAS untuk bertarung sebagai bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulsel tidak mudah lantaran masih harus mengantongi minimal 30% pemilik suara.
Bahlil memberikan surat diskresi untuk Aco, sapaan akrab IAS, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam. Penyerahan rekomendasi diskresi itu disaksikan Waketum DPP Golkar Wihaji hingga Bendum Sari Yuliati dan Sekjen Sarmuji.
"Saya serahkan rekomendasi diskresi DPP Partai Golkar kepada Kak Aco (IAS) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil saat menyerahkan surat diskresi kepada IAS.
Bahlil berharap surat rekomendasi tersebut digunakan IAS demi tujuan membesarkan Partai Golkar di wilayah Sulsel. Bahlil menitipkan pesan kepada IAS untuk mengembalikan kejayaan Golkar.
"Kembalikan marwah dan kebesaran Partai Golkar dari seluruh kekuatan tokoh-tokoh dan kader dalam rangka perbaikan ke depan. Dengan target Kak Aco, naik kursi Kak Aco," tegas Bahlil.
Penyerahan surat diskresi turut disaksikan anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Sulsel II, Nurdin Halid (NH). NH mengaku datang mendampingi IAS atas ajakan langsung dari Bahlil.
"Saya sebagai senior partai Golkar pernah jadi ketua harian maupun wakil ketua umum Golkar itu diajak oleh Ketum (Bahlil) untuk menyaksikan penyerahan diskresi," ujar NH kepada detikSulsel, Rabu (24/6).
NH menjelaskan, diskresi itu bentuk persetujuan DPP untuk IAS yang belum memenuhi syarat formil sebagai calon ketua DPD Golkar Sulsel. Masa bakti IAS menjadi kader Golkar belum genap lima tahun karena memiliki rekam jejak pernah pindah partai.
"Pak IAS kan tidak memenuhi syarat berkaitan dengan pernah ke partai lain, di mana kembali menjadi anggota Golkar belum cukup lima tahun," tuturnya.
IAS yang merupakan mantan Ketua Demokrat Sulsel itu baru kembali bergabung ke Partai Golkar pada 2022 lalu. Namun syarat masa bakti menjadi anggota Golkar itu otomatis gugur jika mendapat diskresi dari DPP Golkar.
"Diskresi dikeluarkan tentu melihat potensi Pak Ilham yang bisa mengembalikan kejayaan Golkar. Tapi kalau saya lihat dengan diskresi yang diberikan itu bertanda bahwa secara tidak langsung Ketua Umum setuju Pak Ilham jadi ketua Golkar Sulsel," jelas NH.
IAS Butuh Dukungan Minimal 30% Suara
Diskresi dari DPP tidak lantas menjadi jaminan bagi IAS memenangkan perebutan kursi ketua DPD Golkar Sulsel. IAS membutuhkan dukungan minimal 30% dari pemegang hak suara dalam Musda Golkar Sulsel.
Aturan itu merujuk dalam Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Musda Golkar. Pemegang hak suara itu adalah 24 suara DPD II, 1 suara DPD I, 1 suara Dewan Pertimbangan DPD I, 1 suara DPP, 1 suara organisasi sayap dan 2 suara organisasi pendiri.
"Sesuai dengan PO dan juklak, di mana salah satu persyaratannya adalah bahwa calon ketua itu harus mendapatkan minimal 30% dari voters," ungkap NH.
IAS kini harus mengambil hati DPD II Golkar di 24 kabupaten dan kota di Sulsel demi mendapatkan suara. IAS mesti gencar melakukan sosialisasi sebelum Musda Golkar Sulsel.
"Tentu Pak IAS harus sosialisasi dan yakinkan DPD II untuk mendapatkan dukungan dan telah mendapatkan persetujuan untuk menjadi calon ketua," imbuhnya.
Simak Video "Video Markus: UU Obligasi Daerah Jadi Solusi Pemda 'Kering' Akibat Efisiensi"
(sar/sar)