.webp)
Surat diskresi dari Ketum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang bagi mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk maju di Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel). Kendati begitu, perjalanan IAS untuk bertarung sebagai bakal calon Ketua DPD I Golkar Sulsel tidak mudah lantaran masih harus mengantongi minimal 30% pemilik suara.
Bahlil memberikan surat diskresi untuk Aco, sapaan akrab IAS, di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (24/6/2026) malam. Penyerahan rekomendasi diskresi itu disaksikan Waketum DPP Golkar Wihaji hingga Bendum Sari Yuliati dan Sekjen Sarmuji.
"Saya serahkan rekomendasi diskresi DPP Partai Golkar kepada Kak Aco (IAS) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar Bahlil saat menyerahkan surat diskresi kepada IAS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil berharap surat rekomendasi tersebut digunakan IAS demi tujuan membesarkan Partai Golkar di wilayah Sulsel. Bahlil menitipkan pesan kepada IAS untuk mengembalikan kejayaan Golkar.
"Kembalikan marwah dan kebesaran Partai Golkar dari seluruh kekuatan tokoh-tokoh dan kader dalam rangka perbaikan ke depan. Dengan target Kak Aco, naik kursi Kak Aco," tegas Bahlil.
Penyerahan surat diskresi turut disaksikan anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil Sulsel II, Nurdin Halid (NH). NH mengaku datang mendampingi IAS atas ajakan langsung dari Bahlil.
"Saya sebagai senior partai Golkar pernah jadi ketua harian maupun wakil ketua umum Golkar itu diajak oleh Ketum (Bahlil) untuk menyaksikan penyerahan diskresi," ujar NH kepada detikSulsel, Rabu (24/6).
NH menjelaskan, diskresi itu bentuk persetujuan DPP untuk IAS yang belum memenuhi syarat formil sebagai calon ketua DPD Golkar Sulsel. Masa bakti IAS menjadi kader Golkar belum genap lima tahun karena memiliki rekam jejak pernah pindah partai.
"Pak IAS kan tidak memenuhi syarat berkaitan dengan pernah ke partai lain, di mana kembali menjadi anggota Golkar belum cukup lima tahun," tuturnya.
IAS yang merupakan mantan Ketua Demokrat Sulsel itu baru kembali bergabung ke Partai Golkar pada 2022 lalu. Namun syarat masa bakti menjadi anggota Golkar itu otomatis gugur jika mendapat diskresi dari DPP Golkar.
"Diskresi dikeluarkan tentu melihat potensi Pak Ilham yang bisa mengembalikan kejayaan Golkar. Tapi kalau saya lihat dengan diskresi yang diberikan itu bertanda bahwa secara tidak langsung Ketua Umum setuju Pak Ilham jadi ketua Golkar Sulsel," jelas NH.
IAS Butuh Dukungan Minimal 30% Suara
Diskresi dari DPP tidak lantas menjadi jaminan bagi IAS memenangkan perebutan kursi ketua DPD Golkar Sulsel. IAS membutuhkan dukungan minimal 30% dari pemegang hak suara dalam Musda Golkar Sulsel.
Aturan itu merujuk dalam Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Musda Golkar. Pemegang hak suara itu adalah 24 suara DPD II, 1 suara DPD I, 1 suara Dewan Pertimbangan DPD I, 1 suara DPP, 1 suara organisasi sayap dan 2 suara organisasi pendiri.
"Sesuai dengan PO dan juklak, di mana salah satu persyaratannya adalah bahwa calon ketua itu harus mendapatkan minimal 30% dari voters," ungkap NH.
IAS kini harus mengambil hati DPD II Golkar di 24 kabupaten dan kota di Sulsel demi mendapatkan suara. IAS mesti gencar melakukan sosialisasi sebelum Musda Golkar Sulsel.
"Tentu Pak IAS harus sosialisasi dan yakinkan DPD II untuk mendapatkan dukungan dan telah mendapatkan persetujuan untuk menjadi calon ketua," imbuhnya.
Mayoritas DPD II Diklaim Solid Dukung Appi
Tantangan IAS semakin berat lantaran harus merebut suara dari loyalis Munafri 'Appi' Arifuddin yang bakal menjadi rivalnya di Musda Golkar. Hal ini setelah Wali Kota Makassar itu disebut-sebut mengantongi dukungan 21 DPD II Golkar kabupaten dan kota di Sulsel.
Ketua DPD II Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara menyebut IAS akan kesulitan memenuhi syarat dukungan suara. Jika merujuk dari syarat mengantongi minimal 30% suara, maka IAS harus mengumpulkan minimal 9 dukungan pemilik suara.
"Pertanyaannya, siapa lagi untuk mencukupi 9 suara dukungan minimal, DPD II tinggal 3 suara, sementara di Appi sudah 21 suara (DPD II). Nah, kalau ada suara dukungan yang dobel, dianggap batal," jelas Victor kepada detikSulsel, Kamis (25/4).
Victor pun enggan menanggapi lebih jauh diskresi dari DPP Golkar untuk IAS. Dia kembali memastikan dukungannya untuk Appi sembari menunggu kepastian jadwal pelaksanaan Musda Golkar Sulsel.
"Kita juga kan belum tahu apa isi diskresi yang telah diberikan kepada Kak Aco (IAS). Kita belum lihat apa isi diskresi itu, apakah diskresi untuk calon atau diskresi sebagai ketua DPD I," jelasnya.
Ketua DPD II Golkar Gowa Ambas Syam juga memastikan 21 DPD II solid memberikan dukungan kepada Appi. Dia menilai Appi yang menjabat kini menjabat Ketua Golkar Makassar memenuhi syarat menjadi ketua DPD I Golkar Sulsel merujuk dari pengalaman dan kompetensi.
"Tradisi selama ini Golkar calon ketua yang maju itu memegang jabatan. Untuk maju di Musda Golkar juga, Pak Appi memenuhi syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela), Pak Appi juga masih muda," sebut Ambas.
Senada, Ketua DPD II Golkar Takalar Zulkarnain Arief menilai diskresi DPP baru awal perjalanan IAS memasuki Musda Golkar Sulsel. Dia menegaskan, diskresi bukan syarat mutlak memenangkan kursi ketua DPD I.
"Sekarang Pak IAS masuk ke fase kedua, fase kedua yakni harus memenuhi syarat 30% dari pemegang suara supaya bisa maju bertarung, kalau tidak dapat 30% tidak boleh," tegas Zulkarnain.
"Diskresi tidak menjadi persyaratan mutlak pemilik suara harus memilihnya. Kalau memang ada di dalam surat diskresinya mengatakan kita harus memilihnya, yah tidak usah Musda, bubar kita semua," tambahnya.
Zulkarnain kembali memastikan 21 DPD II solid memberikan dukungan kepada Appi. Pemberian diskresi untuk IAS dari DPP dianggap menjadi motivasi untuk memperkuat konsolidasi mengusung Appi.
"Kami 21 DPD II tetap solid (mendukung Appi), sampai detik ini solid. Saya tidak akan pernah mundur, haram hukumnya kalau saya mundur," tegas Zulkarnain.
Diskresi Tak Pengaruhi Musda Golkar Sulsel
Zulkarnain menganggap diskresi dari Bahlil untuk IAS tidak akan mempengaruhi proses perebutan kursi ketua DPD Golkar Sulsel. Menurut dia, rekomendasi dari DPP itu merupakan hal yang biasa.
"Diskresi ini hal yang biasa. Santai mi, biasa ji. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan diskresi, diskresi itu biasa-biasa saja," ucap Zulkarnaen.
Menurut Zulkarnain, diskresi tidak bisa diartikan sebagai instrumen untuk memaksa pemilik suara mendukung kandidat tertentu. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pemegang suara dalam Musda.
"Diskresi ini bukan menjadi alat untuk menekan dan memaksa pemilik suara untuk memilih kader yang mendapatkan diskresi," imbuhnya.
Dia menuturkan, diskresi merupakan mekanisme yang lazim digunakan DPP Golkar. Dia mencontohkan kebijakan serupa juga pernah diberikan kepada kader lain pada Musda Golkar Sulsel yang digelar di Jakarta pada 2020 lalu.
"Saya katakan biasa, lima tahun lalu diskresi itu ada dua yang dikeluarkan oleh DPP Golkar, yakni saudara Supriansa dan saudara Taufan Pawe," papar Zulkarnain.
"Hasil kesepakatan pemegang suara pada saat itu dan hasil lobi, itu terpilih Taufan Pawe. Itu pun pemilihan dikembalikan ke pemegang suara," pungkasnya.
Simak Video "Video Markus: UU Obligasi Daerah Jadi Solusi Pemda 'Kering' Akibat Efisiensi"
[Gambas:Video 20detik] (sar/sar)
