.webp)
Camat Bittuang, Abigael Misalayuk di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), menuai sorotan lantaran mengancam mencabut bantuan sosial (bansos) warga yang menolak proyek strategis nasional (PSN) energi panas bumi atau geothermal. Abigael lalu meminta maaf dan mengaku tidak berniat melakukan intimidasi.
Abigael melontarkan pernyataan kontroversial itu saat menyampaikan sambutan di acara rambu solo' di Kelurahan Bittuang, Kecamatan Bittuang, pada Jumat (13/3/2026) malam. Video saat Abigael menyampaikan sambutan beredar luas di media sosial hingga menuai sorotan.
Dalam rekaman video diterima detikSulsel, Abigael mengatakan warga yang menolak proyek pembangkit listrik energi panas bumi (PLTP) merupakan tindakan melawan pemerintah. Dia juga menyinggung petisi penolakan proyek geothermal tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika melawan pemerintah, tunggu dulu yah, tanda tanya. Yang menerima PKH, bansos atau apa, itu tidak ada. Nah bagaimana ke depan kalau ada bantuan-bantuan ke desa. Itu semua dapat mempengaruhi. Semua ada dasar hukumnya bapak ibu. Sampai saya kasihan di-bully juga, tapi saya tidak takut karena ada Tuhan bersama kita," katanya.
Lebih lanjut, Abigael mengatakan bahwa dirinya sempat menghadap Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeq terkait dengan kelanjutan pembangunan fasilitas di tempat wisata air terjun Sarambu Assing. Namun, bupati mengungkit terkait penolakan warga terhadap proyek PLTP.
"Kemarin, saya menghadap bapak bupati untuk sampaikan kelanjutan Sarambu Assing tapi Pak Bupati lebih dulu mengatakan masyarakatnya banyak protes (PLTP)," ujarnya.
Warga Soroti Pernyataan Camat
Warga berinisial HS (55) mengaku hadir di acara kedukaan keluarganya itu. Dia pun mendengar langsung penyampaian Abigael terkait ancaman pencabutan bantuan sosial warga yang menolak proyek geothermal.
"Iya benar. Kemarin Bu Camat yang sampaikan di acara duka rambu solo' waktu malam Jumat di Bittuang. Saya ada di situ dan merekam langsung penyampaian Ibu Camat di lokasi," ujar HS kepada detikSulsel, Sabtu (14/3).
Menurut, HS, pernyataan Abigael itu bentuk intimidasi warga yang menyampaikan aspirasi. Sebab kata dia, bantuan sosial pemerintah tidak ada kaitannya dengan penolakan proyek pembangkit listrik energi panas bumi (PLTP) di Bittuang.
"Jelas di situ ada intimidasi. Ibu Camat itu keluarga tapi saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Bu Camat, karena tidak ada hubungannya bantuan dengan proyek geothermal. Apalagi dia singgung bantuan PKH, bansos, dan bantuan lainnya," katanya.
Camat Bittuang Minta Maaf
Camat Bittuang, Abigael Misalayuk kemudian memberikan klarifikasi terkait pernyataanya itu usai disorot warganya. Dia meminta maaf dan mengaku tidak bermaksud melakukan intimidasi.
"Namanya manusia pasti ada kekeliruan ya. Saya mohon maaf kepada masyarakat secara keseluruhan, utamanya yang hadir di acara duka rambu solo," kata Abigael kepada detikSulsel, Minggu (15/3).
Dia mengatakan pernyataannya itu untuk mengedukasi agar warga tidak anarkis dan melawan kebijakan pemerintah. Pernyataannya itu juga menanggapi petisi yang menyebut bahwa bantuan untuk warga yang tidak tandatangani petisi akan disetop.
"Saya tidak ada kekeliruan karena maksud saya tidak ada itu intimidasi, tidak ada itu cekam. Saya dengar waktu itu bahwa akan ada list yang dijalankan untuk daftar nama yang menolak, ada yang mengatakan kalau kamu tidak tanda tangan, tidak menerima bantuan. Akhirnya saya ungkap itu bantuan," ujarnya.
Menurutnya, penolakan proyek pemerintah itu justru dapat berdampak pada bantuan sosial yang diterima warga. Meski demikian, dia meminta warga tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
"Justru terbalik. Bisa saja kalau mau disetop kan, ya bisa jadi, karena kita ini harusnya menghargai pemerintah. Karena kalau pemerintah terus diserang juga, bisa saja dihilangkan karena terkait demo itu saya bilang, santun. Tapi untuk mencekam tidak ada itu," lanjutnya.
Dia menegaskan proyek PLTP merupakan program pemerintah pusat. Sebagai aparatur sipil negara, dia mengaku harus tunduk kepada pimpinan, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov), maupun pemerintah daerah.
"Ini kan proyek strategis nasional yang dimasukkan pemerintah dan saya di garis pemerintah, jadi saya ikut program itu karena saya masih PNS, saya harus loyal sama atasan karena saya itu orang konsisten," katanya.
Dia mengaku memiliki pandangan berbeda melihat proyek tersebut jika sudah tidak menjabat. Namun untuk saat ini, dia akan berusaha agar proyek nasional di wilayahnya berjalan sesuai rencana.
"Kalau saya mungkin sudah pensiun, yah mungkin saja, tapi ini kan saya belum pensiun dan saya tetap loyal sama atasan saya," pungkasnya.
Simak Video "Melihat Peti Mati Berjejer dan Tengkorak di Dalam Goa Londa, Tana Toraja "
[Gambas:Video 20detik] (hsr/hsr)
