.webp)
Demonstrasi yang mendesak pemekaran Luwu Raya menuai sorotan usai diwarnai dengan aksi penutupan jalan. Aksi unjuk rasa itu dinilai mengancam keberlanjutan proyek infrastruktur strategis jalan senilai Rp 1,2 triliun yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) lewat skema multiyears project (MYP).
Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas) Rizal Fauzi menilai stabilitas sosial dan keamanan wilayah menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi proyek multiyears. Apalagi ketika proyek strategis itu bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun provinsi.
"Proyek multiyears sangat bergantung pada kepastian pelaksanaan di lapangan. Jika situasi keamanan dan kelancaran aktivitas terganggu secara berulang, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan evaluasi bahkan pengalihan proyek ke wilayah lain yang dinilai lebih kondusif," ujar Rizal dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rizal mengatakan, proyek senilai Rp 1,2 triliun tersebut bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan jangka panjang. Jika aksi tutup jalan terus berlanjut, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi dan pembangunan di Luwu Raya.
"Ini bukan ancaman, tapi konsekuensi kebijakan. Pemerintah pasti ingin memastikan anggaran besar yang digelontorkan tidak terganggu oleh persoalan non-teknis," tegasnya.
Dia juga mengingatkan dampak aksi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, terutama pelaku usaha dan petani. Apalagi sektor distribusi barang yang sangat bergantung pada kelancaran akses jalan di Luwu Raya sebagai jalur penghubung utama.
Akademisi Unhas tersebut mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog dan jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini agar tidak merugikan kepentingan publik yang lebih besar.
"Pembangunan ini untuk masyarakat Luwu Raya sendiri. Kalau sampai proyek strategis dialihkan, yang rugi tentu daerah dan masyarakat," imbuh Rizal.
Diketahui,Pemprov Sulsel menjalankan skema pembangunan infrastruktur lewat program MYP 2025-2027 senilai Rp 3,7 triliun. Proyek mengakomodir pembangunan jalan hingga rumah sakit regional yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Sulsel.
Luwu Raya sendiri mendapat porsi anggaran infrastruktur lewat program MYP. Program MYC ini mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern dan terlengkap di Kabupaten Luwu.
Selain itu ada penanganan jaringan irigasi sepanjang 58.540 meter untuk mendukung daerah irigasi seluas sekitar 11.000 hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer. Selain melalui APBD, dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya mencapai Rp 107 miliar.
Melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), Pemprov Sulsel turut mengintervensi pembukaan akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer. Pembangunan jalan Seko ditargetkan dimulai tahun ini.
