Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Penuh Waktu Pemkab Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), dilema karena diterpa isu hanya akan digaji 6 bulan atau hingga Juni 2026. Mereka bisa saja digaji setahun penuh namun hanya menerima 50 persen dari total gaji yang biasanya didapatkan per bulan.
Isu ini mencuat lewat unggahan guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Muhtar. Pria yang akrab disapa Prof Uceng itu mengunggah tangkapan layar pesan berisi curhatan warga mengaku PPPK Penuh Waktu Pemkab Majene di Facebook dan Instagram-nya.
Dia juga menulis permintaan agar netizen menandai akun Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar. Prof Uceng ingin Pemkab memberi tanggapan terkait keresahan PPPK Penuh Waktu itu.
"Hari ini mendapat DM ini dari seseorang yang mengaku pegawai PPPK di Majene, Sulbar. Intinya mereka dipaksa menandatangani kerelaan digaji hanya 6 bulan. Silahkan baca lengkapnya, saya tidak tau ini benar atau tidak, apa terjadi hanya di satu unit, atau seluruh Kab. Majene atau malah seluruh Sulbar. Mohon dibantu tag Pemda Majene dan Provinsi Sulbar ya, biar jadi jelas," tulis Prof Uceng di unggahan IG-nya awal Februari 2026.
PPPK Khawatir Digaji Cuma 6 Bulan
PPPK guru Pemkab Majene berinisial S mengaku telah mendengar desas-desus soal skema gaji pegawai tahun ini. Ia telah melihat video saat Pemkab audiensi dengan mahasiswa dan RDP bersama DPRD Majene akhir Januari 2026.
"(Isu PPPK digaji hanya 6 bulan saya lihat di video beredar) disampaikan oleh Pemda pada saat audiensi bersama mahasiswa pada tanggal 26 Januari di ruang pola Kantor Bupati dan pada saat RDP DPRD bersama pemda pada tanggal 27 Januari di gedung DPRD," kata S kepada detikcom, Sabtu (7/2/2026).
S menyampaikan sudah ada 71 PPPK yang kontrak kerjanya habis pada Desember 2025 dan belum menerima perpanjangan kontrak. Selain itu, dia menyebut ada sekitar 2.100 PPPK yang kontraknya akan berakhir Februari 2026.
"Pada Februari ini sebanyak 2.100 kurang lebih PPPK Penuh Waktu Kabupaten Majene berakhir masa kontraknya. Entahlah pada Maret nanti bagaimana kelanjutan nasib teman-teman," tuturnya.
S mengaku sedih dengan kondisi yang dihadapi PPPK Pemkab Majene. Ia juga bingung mau mengadukan situasi soal isu hanya digaji 6 bulan tersebut kepada siapa.
"Tentu kami ini bingung mau ngadu ke siapa. Saya tidak tahu hukumnya bagaimana, karena yang kami tahu itu kami bekerja dengan setulus hati melayani masyarakat dalam ruang-ruang publik seperti di Puskesmas sekolah maupun kantor-kantor," tandasnya.
Dia berharap agar isu beredar soal gaji PPPK hanya 6 bulan tidak benar. Ia juga berharap Pemkab memperpanjang kontrak PPPK dan peduli terhadap nasib pegawai.
"Yang kami butuhkan adalah keberpihakan pemerintah kepada kami, termasuk juga DPRD harusnya memperjuangkan nasib kami," imbuhnya.
Simak Video "Video Rapat Bareng DPR, PGRI: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Jauh dari Layak"
(hsr/hsr)