Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan ultimatum soal keberadaan Bandara Khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Dia menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi seolah menjadi negara dalam negara.
Hal itu diungkapkan Menhan Sjafrie usai menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, 19-20 November 2025 alias pekan lalu. Dia menekankan negara akan melakukan perbaikan terhadap seluruh aspek pengelolaan bandara.
"Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik," kata Sjafrie seperti dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11/2025).
Sebagai informasi, Bandara PT IMIP dikelola sepenuhnya oleh PT IMIP. Dilihat dari situs Kemenhub, bandara ini berada di bawah pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar.
Namun Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan Sjafrie dalam kunjungan ke Bandara Morowali turut mengungkap kondisi Bandara PT IMIP yang beroperasi tanpa otoritas negara.
"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial, dikutip Rabu (26/11).
Model operasional Bandara PT IMIP disebut aneh karena dianggap rawan. Pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan.
"Serasa ada negara di dalam negara. Semua crew yang berada di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara," ucapnya.
Satgas PKH kemudian mengungkap jika bandara tersebut memang dibangun menggunakan dana PT IMIP sendiri. Namun, aktivitas bandara disebut tetap harus punya aturan yang mesti ditaati.
"Meskipun dibangun dari dana mereka sendiri, namanya negara, punya aturan yang harus ditaati. Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya. Tidak ada namanya bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih," katanya.
Gubernur Sulteng Turut Soroti Bandara IMIP Morowali
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid turut menyoroti keberadaan bandara khusus PT IMIP yang saat ini telah berstatus internasional seperti Bandara SIS Al-Jufri di Kota Palu. Anwar Hafid terang-terangan memprotes hal tersebut.
"Bandara kita di Palu, SIS Al-Jufri itu masuk peningkatan jadi bandara internasional. Nah pada saat itu saya termasuk juga mengajukan protes kalau bisa bandara IMIP itu jangan dijadikan internasional," ujar Anwar kepada detikcom, Rabu (26/11/2025).
Menurut Anwar, bandara milik perusahaan swasta itu tidak perlu berstatus bandara internasional. Menurutnya, Bandara Internasional SIS Al-Fajri di Kota Palu seharusnya menjadi pintu masuk utama bagi tenaga kerja asing (TKA).
"Yah, Al-Jufri kita maksimalkan kemudian bandara IMIP tidak perlu jadi internasional," kata dia.
Anwar mengatakan sudah berdiskusi dengan Menhan Sjafrie terkait status dan keberadaan Bandara IMIP. Dia meminta agar bandara internasional di Sulteng cukup satu yakni di Kota Palu.
"Jadi saya sangat bersyukur juga ini temuan Pak Menhan ini dan pada saat itu kita sudah diskusikan di IMIP sendiri pada saat selesai acara dengan Pak Menhan. Jadi kita sudah sampaikan supaya kalau bisa bandara internasional di Sulawesi Tengah itu cukup satu yaitu ada di Palu," terangnya.
Gebernur Anwar Hafid Apresiasi Ketegasan Menhan
Gubernur Anwar Hafid menyebut Menhan Sjafrie langsung bergerak usai menemukan aktivitas bandara IMIP beroperasi bagaikan negara dalam negara. Aparat TNI kini dikerahkan untuk menjaga bandara tersebut.
"Kemarin setelah menerima arahan dari Pak Menhan kita sudah berkoordinasi semuanya. Jadi sejak saat itu selesai rapat langsung aparat sudah kita siapkan di sana kemudian juga dari TNI disiagakan di sana kemudian koordinasi dan sudah ada tempat bagi aparat kita untuk menjaga bandara itu," kata Anwar.
Dia lantas mengapresiasi ketegasan Menhan Sjafrie. Anwar menilai ini bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak.
"Keras sekali memang Pak Menhan waktu itu karena yah namanya beliau baru melihat hal seperti itu jadi kita sangat mengapresiasi sebetulnya Pak Menhan yang berani, yang luar biasa untuk menyampaikan ini," ujarnya.
Anwar mengatakan sorotan itu menjadi pelajaran berharga. Apalagi karena bandara erat kaitannya dengan fasilitas publik, sehingga sebaiknya dijalankan secara terbuka.
"Ini jadi pelajaran bagi semua pihak, jadi pelajaran semua pihak supaya hal-hal yang bersifat fasilitas publik itu sebaiknya dibuka," ucapnya.
Simak Video "Video: Siapa Pemilik Bandara PT IMIP yang Disorot Menhan?"
(hmw/hmw)