.webp)
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengungkap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin telah meminta agar status bandara internasional milik PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali dibatalkan. Bandara tersebut sempat menerima SK sebagai bandara internasional dari Kemenhub.
"Itu kemarin sudah ada SK Menteri (bandara IMIP berstatus internasional). Ada SK Menteri bersama-sama dengan bandara SIS Al-Jufri, kemudian Bandara Morowali. Tapi informasi terakhir Pak Menhan sudah meminta untuk dibatalkan," ujar Anwar kepada detikcom, Rabu (26/11/2025).
Anwar mengaku turut mendukung agar status bandara internasional untuk IMIP Private Airport dibatalkan. Sebab, dia menginginkan pintu masuk utama untuk tenaga kerja asing (TKA) berada di Bandara Internasional SIS Al-Jufri di Palu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yah, Al Jufri kita maksimalkan kemudian bandara IMIP tidak perlu jadi internasional," ujarnya.
Dia juga menyinggung ketidakhadiran Bea Cukai dan Imigrasi di bandara tersebut. Menurutnya, hal tersebut perlu dipertanyakan sebab aktivitas penerbangan di IMIP tidak diketahui.
"Imigrasi kan dan Bea Cukai sudah ada di sana. Ada di mana lagi, ada di IMIP, di pelabuhan kan Bea Cukai. Kemudian Imigrasi juga sudah ada di Kabupaten Morowali," ucapnya.
"Jadi kalau bandara itu luput dari pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, ini juga perlu dipertanyakan keberadaannya, serta Kementerian Perhubungan yang koordinasinya tidak sinkron," imbuh Anwar.
Diketahui, Bandara IMIP terungkap beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari Negara setelah kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin di lokasi tersebut. Sjafrie pun sempat menyinggung bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara.
"Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik," kata Sjafrie usai menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI yang terintegrasi Tahun 2025 di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Kamis (20/11).
(asm/ata)
