Aktivitas Bandara IMIP Tak Tersentuh Negara-Jadi Bandara Internasional

Morowali -

Bandara PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), terungkap beroperasi tanpa petugas keamanan dan pengawas dari negara. Usut punya usut, bandara ini bahkan telah berstatus internasional.

Aktivitas Bandara IMIP itu terungkap setelah kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di lokasi tersebut. Saat itu, Sjafrie sedang menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI yang terintegrasi Tahun 2025 di kawasan Bandara PT IMIP, Morowali, Kamis (20/11/2025).

Selepas kegiatan, Sjafrie lalu menyinggung soal hukum dan regulasi yang harus diperbaiki. Dia menegaskan tidak boleh ada negara di dalam negara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik," kata Sjafrie dikutip dari Instagram Kemenhan RI, Rabu (26/11/2025).

Kondisi itu turut disampaikan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mendampingi Menhan dalam kunjungan. Satgas PKH menyebut Bandara PT IMIP beroperasi tanpa adanya otoritas negara.

"Ternyata di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Bandara itu ada di kawasan industri Morowali atau PT IMIP. Tanpa adanya pihak keamanan, tanpa adanya pihak bea cukai, dan tanpa adanya pihak imigrasi," kata Satgas PKH dalam unggahan di akun Instagramnya @satgaspkhofficial.

Satgas PKH menyebut Menhan sempat merasa ada yang aneh ketika tiba di Bandara PT IMIP. Aktivitas bandara dianggap rawan karena pesawat bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan.

"Ketika Menteri Pertahanan dan Satgas PKH tiba di Bandara PT IMIP, merasa ada yang aneh. Banyak kerawanan terhadap bandara tersebut. Namun tidak ada otoritas negara, bebas keluar masuk tanpa adanya pengawasan ketat. Serasa ada negara di dalam negara. Semua crew yang berada di Bandara PT IMIP bukan dari otoritas negara," ucapnya.

Satgas PKH kemudian mengungkap jika bandara tersebut memang dibangun menggunakan dana mereka sendiri. Namun, aktivitas bandara disebut tetap harus punya aturan yang mesti ditaati.

"Meskipun dibangun dari dana mereka sendiri, namanya negara, punya aturan yang harus ditaati. Kini Bandara PT IMIP berubah menjadi bandara yang pada umumnya. Tidak ada namanya bandara khusus, semua harus ada pengawasan dari negara tanpa tebang pilih," pungkasnya.

Bandara IMIP Berstatus Internasional

Bandara milik PT IMIP ini diketahui telah berstatus internasional. Status itu turut menuai sorotan dan protes dari Gubernur Sulteng Anwar Hafid.

"Baru-baru ini kan ada penetapan bandara internasional. Kemudian bandara kita di Palu SIS Al-Jufri itu masuk peningkatan jadi bandara internasional. Nah pada saat itu saya termasuk juga mengajukan protes kalau bisa bandara IMIP itu jangan dijadikan internasional. Kalau bisa pintu semua TKA itu masuk dari Palu Sulawesi Tengah," kata Anwar kepada detikcom, Rabu (26/11).

Anwar mengatakan operasional Bandara IMIP selama ini diawasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga pemerintah daerah juga sulit untuk melakukan pengecekan karena bukan kewenangannya.

"Agak sulit untuk masuk ke dalam, misalnya untuk melakukan pengecekan dan sebagainya karena di samping, pertama itu bukan kewenangan pemerintah daerah," terangnya.

"Apalagi pemerintah daerah kabupaten dan kami selama ini yang kami fokus itu adalah melihat bandara kita yang ada di Morowali (Morowali Airport). Karena bandara kita di Morowali itu kan juga melayani tenaga kerja asing," imbuhnya.

Anwar mengaku tidak tahu apakah Bandara IMIP juga melayani penumpang TKA. Dia pun bersyukur bandara tersebut disorot Menhan Sjafrie sehingga kedudukannya bisa lebih jelas.

"Kita tidak tahu apakah di dalam bandara itu juga ada pelayanan ada penumpang tenaga kerja asing yang masuk atau tidak. Jadi saya, saya sangat bersyukur juga ini temuan Pak Menhan ini dan pada saat itu kita sudah diskusikan di IMIP sendiri pada saat selesai acara dengan Pak Menhan. Jadi kita sudah sampaikan supaya kalau bisa bandara internasional di Sulawesi Tengah itu cukup satu yaitu ada di Palu," papar Anwar.

Di sisi lain, Anwar mengungkapkan jika Bea Cukai dan Imigrasi sudah ada di Kabupaten Morowali. Sehingga, jika operasional bandara itu tidak diawasi oleh mereka, maka bisa menimbulkan pertanyaan.

"Yang perlu kita liat juga itu keberadaan imigrasi kan, dan bea cukai sudah ada di sana. Ada di mana lagi, ada di IMIP, di pelabuhan kan, bea cukai. Kemudian imigrasi juga sudah ada di Kabupaten Morowali. Jadi kalau bandara itu luput dari pengawasan bea cukai dan imigrasi ini juga perlu dipertanyakan," ucapnya.

Anwar menambahkan, Sjafrie telah meminta agar status bandara internasional milik PT IMIP dibatalkan. Bandara tersebut sempat menerima SK sebagai bandara internasional dari Kemenhub.

"Itu kemarin sudah ada SK Menteri (bandara IMIP berstatus internasional). Ada SK Menteri bersama-sama dengan bandara SIS Al-Jufri, kemudian Bandara Morowali. Tapi informasi terakhir Pak Menhan sudah meminta untuk dibatalkan," ujar Anwar.

Menhan Perintahkan TNI Siaga di Bandara IMIP

Sjafrie Sjamsoeddin langsung bergerak usai menemukan aktivitas bandara IMIP beroperasi bagaikan negara dalam negara. Aparat TNI kini dikerahkan untuk menjaga bandara tersebut.

"Kemarin setelah menerima arahan dari Pak Menhan kita sudah berkoordinasi semuanya. Jadi sejak saat itu selesai rapat langsung aparat sudah kita siapkan di sana kemudian juga dari TNI disiagakan di sana kemudian koordinasi dan sudah ada tempat bagi aparat kita untuk menjaga bandara itu," kata Anwar.

Anwar mengaku terus berkoordinasi agar alur tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Morowali melalui Palu. Dia menyebut Menhan juga telah mencatat usulan itu untuk disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kedua, terus kita berkoordinasi supaya alur tenaga kerja asing ini supaya bisa disatupintukan melalui Sulawesi Tengah. Itu sudah Pak Menhan kemarin sudah catat itu untuk nanti disampaikan dalam rapat di Kementerian Perhubungan," terangnya.

Jika nantinya bandara SIS Al-Jufri di Palu tidak bisa menampung lalu lintas TKA yang masuk ke Sulteng, maka bandara pemerintah yang ada di Morowali atau Morowali Airport bisa difungsikan. Salah satunya dengan memperbesar landasannya agar pesawat besar bisa masuk.

"Kalau kita khawatirkan di sana (SIS Al-Jufri) ada tidak bisa terkontrol kan bandara Morowali itu bisa dimaksimalkan diperbesar. Diperbesar landasannya sehingga bisa menampung pesawat berbadan besar sehingga semua TKA yang masuk itu semua lewat di Bandara Morowali," bebernya.

"3 poin itu yang saya usulkan kepada Pak Menhan kemarin, kemudian Pak Menhan langsung instruksi itu hari juga 1 minggu setelah ini tidak ada aparat, bandara ini saya tutup," ungkapnya.