Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Rinciannya sesuai Keputusan MenPAN-RB

Ilustrasi Pegawai ASN — Foto: Ilustrasi (Getty Images/Yamtono_Sardi)

Daftar Isi

Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku

Papua

Gaji Pokok Setelah Menjadi PPPK Penuh Waktu
Apakah PPPK Paruh Waktu Mendapatkan Tunjangan?
Jadwal Tahapan Pengadaan PPPK Paruh Waktu 2025

Makassar -

Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 kini semakin ramai diperbincangkan. Banyak yang penasaran mengenai besaran gaji yang diterima oleh PPPK Paruh Waktu.

Pertanyaan ini muncul, lantaran meskipun masuk kategori ASN, sistem perekrutan PPPK Paruh Waktu berbeda dengan CPNS maupun PPPK Penuh Waktu. PPPK Paruh Waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

Besaran gaji PPPK Paruh Waktu sendiri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2025.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lantas, berapa gaji PPPK Paruh Waktu 2025?

Yuk, simak ulasan lengkapnya berikut ini!

Gaji PPPK Paruh Waktu 2025

Besaran gaji PPPK Paruh Waktu diatur dalam diktum ke-19, ke-20, dan ke-21 Keputusan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2025.

Pada diktum ke-19 dijelaskan bahwa upah minimal yang diterima paling sedikit sama dengan besaran yang sebelumnya diterima sebagai pegawai non-ASN, atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing. Artinya, gaji PPPK Paruh Waktu akan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sedangkan dalam diktum ke-20 dijelaskan bahwa sumber pendanaan untuk upah tersebut berasal selain dari belanja pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, pada diktum ke-21 ditegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap berhak memperoleh upah dan fasilitas lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai gambaran, berikut besaran UMP tahun 2025 dari berbagai provinsi di Indonesia yang dilansir dari laman resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan:

Pulau Sulawesi

Sulawesi Selatan: Rp 3.657.527
Sulawesi Barat: Rp 3.104.430
Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551
Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000
Sulawesi Utara: Rp 3.775.425
Gorontalo: Rp 3.221.731

Pulau Jawa

DKI Jakarta: Rp 5.396.761
Jawa Barat: Rp 2.191.232
Jawa Tengah: Rp 2.169.349
Jawa Timur: Rp 2.305.985
Banten: Rp 2.905.119
Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 2.264.080

Pulau Kalimantan

Kalimantan Utara: Rp 3.580.160
Kalimantan Timur: Rp 3.579.313
Kalimantan Selatan: Rp 3.496.195
Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621
Kalimantan Barat: Rp 2.878.286

Pulau Sumatra

Sumatra Barat: Rp 2.994.193
Sumatra Utara: Rp 2.992.559
Sumatra Selatan: Rp 3.681.571
Aceh: Rp 3.685.616
Riau: Rp 3.508.776
Lampung: Rp 2.893.070
Bengkulu: Rp 2.670.039
Jambi: Rp 3.234.535
Kepulauan Riau: Rp 3.623.654
Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.876.600

Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku

Bali: Rp 2.996.561
Nusa Tenggara Barat: Rp 2.602.931
Nusa Tenggara Timur: Rp 2.328.969
Maluku Utara: Rp 3.408.000
Maluku: Rp 3.141.700

Papua

Papua: Rp 4.285.850
Papua Barat: Rp 3.615.000
Papua Tengah: Rp 4.285.848
Papua Pegunungan: Rp 4.285.850
Papua Barat Daya: Rp 3.614.000
Papua Selatan: Rp 4.285.850
Baca juga: Jadwal dan Cara Cek Pengusulan PPPK Paruh Waktu 2025, Formasi, hingga Gajinya

Gaji Pokok Setelah Menjadi PPPK Penuh Waktu

Mengacu pada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2025, dijelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu nantinya dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Sebagaimana tertuang dalam diktum ke-18, hal ini dapat terlaksana jika hasil evaluasi kinerja menunjukkan capaian yang baik sesuai target organisasi.

Masa kerja PPPK Paruh Waktu sendiri ditetapkan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta kebutuhan instansi. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap triwulan (3 bulan) dan tahunan.

Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu. Dengan perubahan status tersebut, besaran gaji yang diterima pun akan disesuaikan dengan ketentuan gaji pokok PPPK Penuh Waktu.

Adapun besaran gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, berikut rinciannya:

Golongan I: Rp 1.938.500-Rp 2.900.900
Golongan II: Rp 2.116.900-Rp 3.071.200
Golongan III: Rp 2.206.500-Rp 3.201.200
Golongan IV: Rp 2.299.800-Rp 3.336.600
Golongan V: Rp 2.511.500-Rp 4.189.900
Golongan VI: Rp 2.742.800-Rp 4.367.100
Golongan VII: Rp 2.858.800-Rp 4.551.800
Golongan VIII: Rp 2.979.700-Rp 4.744.400
Golongan IX: Rp 3.203.600-Rp 5.261.500
Golongan X: Rp 3.339.100-Rp 5.484.000
Golongan XI: Rp 3.480.300-Rp 5.716.000
Golongan XII: Rp 3.627.500-Rp 5.957.800
Golongan XIII: Rp 3.781.000-Rp 6.209.800
Golongan XIV: Rp 3.940.900-Rp 6.472.500
Golongan XV: Rp 4.107.600-Rp 6.746.200
Golongan XVI: Rp 4.281.400-Rp 7.031.600
Golongan XVII: Rp 4.462.500-Rp 7.329.000
Baca juga: Apa Itu PPPK Paruh Waktu? Ini Penjelasan Lengkap dengan Besaran Gajinya

Apakah PPPK Paruh Waktu Mendapatkan Tunjangan?

Masih dari sumber yang sama, PPPK Paruh Waktu memiliki status resmi sebagai pegawai instansi pemerintah dan mendapatkan Nomor Induk (NI) PPPK atau identitas pegawai ASN. Skema ini dirancang untuk menampung tenaga honorer yang belum lulus dalam seleksi PPPK 2024 sekaligus memenuhi kebutuhan ASN di berbagai instansi.

Dengan begitu, PPPK Paruh Waktu juga berhak menerima tunjangan layaknya ASN lainnya. Tunjangan ini mencakup fasilitas dan hak finansial yang disesuaikan dalam perjanjian kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, PPPK Paruh Waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) serta gaji ke-13.