.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3,3 miliar untuk pembangunan fasilitas sanitasi berupa septic tank atau tangki septik. Fasilitas sanitasi ini akan menyasar 3 kecamatan di Soppeng.
"Tahun ini, Pemkab Soppeng mengalokasikan anggaran Rp 3,375 miliar untuk pembangunan 225 unit tangki septik individu yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Marioriwawo, Liliriaja, dan Donri-donri. Masing-masing wilayah mendapat jatah 25 unit, dan program ini akan terus dilanjutkan secara berkelanjutan," ujar Bupati Soppeng Suwardi Haseng dalam keterangannya Jumat (5/9/2025).
Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis berlangsung di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Marioriwawo pada Selasa (2/9). Suwardi menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan ini secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berpesan kepada ketua kelompok agar dana pembangunan WC benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Pilih bahan yang berkualitas, jangan sampai ada kendala. Ingat, uang ini berasal dari rakyat dan harus kembali memberi manfaat untuk rakyat," kata Suwardi.
Dia menegaskan bahwa pembangunan tangki septik individu menjadi perhatian serius Pemkab Soppeng karena berdampak besar pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Program ini juga sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2025-2029, yakni 'Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing dalam Sistem Agropolitan'.
"Air limbah domestik yang dibuang sembarangan berpotensi mencemari lingkungan dan sumber air tanah, apalagi sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Pembangunan tangki septik ini bukan sekadar menyediakan infrastruktur, tapi juga mendorong perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi buang air sembarangan," tegasnya.
Sementara itu, Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas PUPR Soppeng Sukmawati menjelaskan, proses pelaksanaan program ini telah dimulai sejak awal tahun melalui tahapan persiapan, perekrutan tenaga fasilitator lapangan, hingga sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat. Data calon penerima bantuan sendiri bersumber dari Dinas Kesehatan, yaitu rumah tangga yang belum memiliki jamban atau masih dalam kondisi tidak layak.
"Setelah data diverifikasi ulang di tingkat desa dan kelurahan, usulan tersebut kemudian diajukan ke Kementerian PUPR untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat. Sampai pada tahap penyerahan dana dari pusat yang secara simbolis diserahkan oleh Bapak Bupati Soppeng," ucapnya.
(hsr/sar)
