.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) menaksir kerugian akibat gedung DPRD Sulsel dibakar massa mencapai Rp 233 miliar. Pemprov pun akan mengajukan bantuan rehabilitasi gedung perwakilan rakyat itu ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu).
"Hitungannya Rp 233 miliar di provinsi, kita ajukan provinsi ya, ke pusat. Dan sudah ada template yang kita dikasih untuk standar-standar form pengusulan, tinggal menunggu dari pusat," kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).
Andi Sudirman mengaku sudah melaporkan kondisi itu sekaligus mengajukan permohonan bantuan perbaikan. Dia berharap permohonan Pemprov Sulsel bisa segera diproses.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah melakukan perhitungan, kita sudah mengajukan surat. Ada standar form kemarin dikasih kita dari kementerian dan insyaallah anggarannya nanti kita ajukan, kita sudah hitung," paparnya.
Dia menegaskan perhitungan itu khusus untuk gedung DPRD Sulsel yang terbakar. Sementara terkait gedung DPRD Makassar juga dibakar, akan menjadi wewenang Pemkot Makassar untuk menindaklanjuti.
"Semuanya yang punya provinsi, karena nanti (pemerintah) kota dihitung juga. Kota juga akan menghitung juga berapa yang harus dianggarkan untuk perbaikan," ungkap Andi Sudirman.
Di satu sisi, Pemprov Sulsel juga menyiapkan lokasi untuk menjadi kantor sementara anggota DPRD Sulsel. Tiga lokasi itu, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di Jalan Manunggal (Maccini Sombala) dan kompleks Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Jalan AP Pettarani.
"Kita kasih beberapa opsi ya, sharing dengan di Pettarani, sharing dengan di dishub, sharing dengan di disdag ya. Jadi tinggal mungkin disdag, dishub, atau PU. Nanti kita lihat kondisinya yang mungkin lebih siap supaya tidak banyak biaya untuk ininya," paparnya.
Andi Sudirman turut memastikan kondisi di Sulsel sudah berangsur kondusif. Hal ini sejalan dengan instruksi dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto agar segera meredam situasi di Indonesia saat ini.
"Kita tetap melakukan komunikasi dan memastikan bahwa aspirasi teman-teman itu tetap kita sampaikan dan bapak Presiden, alhamdulillah beberapa sudah dibuatkan keputusan-keputusannya seperti tunjangan DPRD sudah dicabut, kenaikan dan sebagainya," tutur Andi Sudirman.
Diketahui, Kemenpu akan mendorong memastikan proses pemulihan fasilitas umum (fasum) yang rusak pascademo di berbagai daerah Indonesia. Berdasarkan data terdapat 21 fasilitas umum rusak ringan, 18 rusak sedang, dan 35 rusak berat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, prioritas utama adalah memperbaiki fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti fasilitas jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, serta sarana pemerintahan di daerah. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp 900 miliar. Diutamakan Jakarta dulu sebagai pusat pemerintahan," kata Dody dalam keterangannya.
(sar/sar)
