.webp)
Demonstrasi massa yang tergabung dari mahasiswa, komunitas ojek online, dan masyarakat di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) berlangsung aman dan kondusif. Gubernur Sulteng, Wali Kota Palu, hingga pimpinan DPRD Sulteng bertemu dan sepakat memfasilitasi tuntutan massa aksi ke pihak terkait.
Massa awalnya sempat membakar ban di depan Kantor DPRD Sulteng, Senin (1/9) pagi. Terlihat juga sejumlah spanduk yang dibentangkan oleh masa aksi dengan tuntutan evaluasi kinerja Polri serta sejumlah isu nasional dan daerah lainnya.
"Isu daerah evaluasi terkait pajak 10 persen, membatalkan kenaikan gaji pegawai, dan isu nasional terkait, yakni satu tolak RUKHUP, dua bubarkan DPR, yang mana isu ini menjadi propaganda bagi kami mahasiswa," ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah berunding dengan aparat keamanan yang berjaga, massa aksi diizinkan masuk ke halaman kantor DPRD Sulteng. Masa aksi diterima langsung oleh pimpinan DPRD, Gubernur Sulteng hingga Wali Kota Palu.
"Saya sangat bersyukur hari ini kondisi tetap kondusif, ini peristiwa luar biasa," kata Gubernur Sulteng, Anwar Hafid kepada massa aksi.
Anwar Hafid juga menegaskan akan menindak perusahaan tambang perusak lingkungan, baik legal maupun ilegal. Hal itu sesuai permintaan massa aksi dalam salah satu tuntutannya.
"Saya minta bantuan masyarakat, bersama-sama menertibkan seluruh pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang telah merusak lingkungan," terang Anwar Hafid.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid turut berkomitmen melakukan evaluasi agar tidak memberatkan masyarakat. Terutama terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Evaluasi pajak 10 persen untuk rumah makan akan kami tinjau, begitu juga kenaikan nilai PBB agar tidak lagi membebani warga," ucap Hadianto.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulteng Muhammad Arus Abdul Karim, bersama jajaran pimpinan DPRD juga menandatangani berita acara kesepakatan. DPRD Sulteng memastikan tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat dan pihak terkait.
Isi berita acara yang ditandatangani yaitu menyampaikan keprihatinan dan turut berdukacita atas terjadinya insiden yang menimpa Affan Kurniawan dan seluruh masyarakat yang menjadi korban akibat aksi demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia. Selain itu akan mengawal kasus yang dimaksud sampai tuntas.
Kemudian, mendukung penuh tuntutan yang menjadi isu daerah dan isu nasional sebagaimana terlampir yang telah disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat.
Diketahui, selama aksi berlangsung, masa dijaga ketat tim gabungan dari TNI-Polri. Usai mendengarkan pernyataan dari pimpinan DPRD, Gubernur Sulteng dan Wali Kota Palu, satu persatu massa aksi mulai membubarkan diri.
(asm/sar)
