.webp)
Pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) buka suara soal aksi warga membangun jembatan secara swadaya namun belakangan menyisakan utang Rp 14 juta. Pemkab mengakui kemampuan anggaran daerah terbatas membuat sulit untuk membangun jembatan.
"Ya, kita akui bahwa kemampuan fiskal daerah memang agak lemah sehingga tidak bisa kita mengakomodir semua kebutuhan secara cepat," kata Plt Sekda Enrekang Zulkarnain Kara kepada detikSulsel, Kamis (31/7/2025).
Dia menyebut Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga telah meminta kepada jajaran agar lebih peka dalam melihat kebutuhan warga. Kejadian warga berpatungan membangun hingga menyisakan utang tidak boleh terulang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau (Bupati Enrekang) ngomong ke saya agar itu jadi perhatian. Ke depan jangan lagi terulang (warga menyisakan utang membangun secara swadaya)," paparnya.
Zulkarnain menegaskan pemerintah pada dasarnya selalu ingin memberikan pelayanan pembangunan secara cepat dan tepat. Namun keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda menjadi kendala.
"Kita mau tampil cepat tetapi kondisi fiskal kita tidak mendukung," imbuhnya.
Pemkab Enrekang ke depan akan memikirkan agar skema pembiayaan dapat dilakukan dengan cepat dengan melibatkan pemerintah setempat. Jika pembangunan di desa, maka tingkat pemerintah desa yang menjadi terdepan untuk membantu.
"Pesan Pak Bupati, kita mau cari skema agar misalnya peran pemerintah dalam membangun, bukan mengandalkan warga. Semua sumber penganggaran kita akan optimalkan. Intinya kami Pemda tidak akan lepas tangan" terangnya.
Sebelumnya diberitakan, warga dari 5 desa di Enrekang patungan membangun jembatan yang rusak dihantam banjir 2024 silam. Warga memperbaiki jembatan secara swadaya karena menganggap pemerintah tidak kunjung bertindak.
Belakangan diketahui total biaya pembangunan jembatan mencapai Rp 71 juta. Namun hasil swadaya dan donasi warga rupanya hanya terkumpul sekitar Rp 57 juta.
"Jadi biaya pembangunan Rp 71 juta dan terkumpul Rp 57 juta. Masih ada sekitar Rp 14 juta yang menjadi utang setelah kami hitung," beber Kepala Desa Kaluppini Muh Salata kepada detikSulsel, Selasa (29/7).
Salata memaparkan utang Rp 14 juta tersebut merupakan bahan bangunan yang dibeli di toko. Bahan bangunan tersebut yang dipakai membangun jembatan.
"Utang itu maksudnya kami sudah ambil bahan bangunan seperti semen di toko dan belum dilunasi," bebernya.
(sar/ata)
