Anggota DPRD Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ma'ruf Arifin Bando merespons warga 5 desa yang berutang sampai Rp 14 juta demi membangun jembatan secara swadaya. Dia menilai Pemkab Enrekang tidak bergerak cepat agar jembatan tersebut bisa dibangun dan warga tidak berutang.
"Semestinya pemerintah yang lebih aktif, misalnya dengan memanfaatkan anggaran perubahan atau pengalokasian parsial untuk respons awal. Kita kasihan juga kalau warga pakai dana pribadi dan swadaya membangun jembatan begitu," kata Ma'ruf kepada detikSulsel, Rabu (30/7/2025).
Legislator PAN ini mengatakan semestinya pemerintah yang bergerak cepat saat ada jembatan putus. Termasuk melihat penanganan awal dan anggaran yang dapat dipakai segera membangun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemahaman saya memang perlu ada tindakan baik dari pribadi dari pemerintah atau dari biaya tak terduga bisa diambil segera. Nanti itu diusulkan di APBD perubahan 2025 untuk bisa digunakan membangun jembatan," paparnya.
Bahkan menurut anggota komisi I DPRD Enrekang ini, Pemkab dan legislatif bisa dilibatkan untuk ikut berdonasi secara pribadi jika perlu. Hal ini sebagai bentuk kepedulian atas kebutuhan warga.
"Kan yang saya dengar ada utang Rp 14 juta. Itu bisa dari dinas-dinas bantu bayar itu utang. Termasuk juga warga koordinasikan ke kami untuk ikut berdonasi," imbuhnya.
Namun dia mengakui Pemkab juga biasanya akan dilema saat dihadapkan dengan kebutuhan pembangunan. Jika terlalu cepat turun tangan bisa dianggap ada penyalahgunaan, namun ketika lambat akan dianggap tidak peduli warganya.
"Pada dasarnya, ini memang menjadi dilema bagi pemerintah karena anggaran APBD tidak serta merta bisa langsung tersedia. Harus melalui proses perencanaan terlebih dahulu. Mungkin bisa diupayakan melalui Dinas Bencana, namun tetap saja anggarannya tidak bisa langsung ada," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, warga 5 desa di Kabupaten Enrekang secara swadaya membangun jembatan penghubung antar desa. Pembangunan itu belakangan menyisakan utang Rp 14 juta saat jembatan sudah selesai.
"Warga dari 5 desa secara swadaya membangun dan ada juga dibuka donasi untuk pembangunan Jembatan Loeng," kata Kepala Desa Kaluppini Muh Salata kepada detikSulsel, Selasa (29/7).
Dia mengatakan total biaya pembangunan jembatan mencapai Rp 71 juta. Sementara dari swadaya dan donasi yang terkumpul baru sekitar Rp 57 juta.
"Jadi biaya pembangunan Rp 71 juta dan terkumpul Rp 57 juta. Masih ada sekitar Rp 14 juta yang menjadi utang setelah kami hitung," bebernya.
(hsr/asm)