.webp)
Kepala BKAD Takalar Rahmansyah Lantara mengungkap kesalahpahaman yang menyebut Pemprov Sulsel telah memberi bantuan Rp 20 miliar untuk Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih Aeng Batu-Batu. Dia pun menegaskan bantuan tersebut untuk penanganan bencana dan kemiskinan ekstrem di wilayah Takalar.
"Kami perlu luruskan, dana Rp 20 miliar itu bukan untuk Kopdes. Itu adalah bantuan Pemprov yang kami terima untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan kebencanaan," ujar Rahmansyah dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
Bantuan Rp 20 miliar itu sebelumnya diberikan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Takalar Mohammad Firdaus dalam acara peluncuran Kopdes di Desa Aeng Batu-batu, Galesong Utara, Takalar, Senin (21/7). Saat itu, Andi Sudirman menjelaskan bahwa bantuan tersebut bagian dari komitmen Pemprov Sulsel untuk mendukung kinerja pemerintah kabupaten dan kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada sekitar 400 rumah yang kami tinjau sebelumnya, banyak yang tidak layak huni. Karena itu, bedah rumah menjadi prioritas. Dengan anggaran Rp 20 juta per rumah, cukup untuk membangun rumah semi permanen yang layak. Di Kabupaten Barru sudah ada contohnya dan hasilnya bagus," ujar Andi Sudirman dalam keterangannya.
Selain menyasar perbaikan tempat tinggal warga yang tidak layak huni, dana ini juga diarahkan untuk program kebencanaan. Selain itu untuk menopang sektor ekonomi rakyat melalui pengembangan UMKM bagi masyarakat Takalar.
Kopdes Takalar Berjalan Mandiri
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Takalar St. Ni'mah Kasim mengatakan kopdes merah putih Aeng Batu-Batu Takalar telah beroperasi secara mandiri sejak 21 Juli 2025. Koperasi tersebut memiliki 15 unit usaha dengan seluruh transaksinya telah berbasis digital.
"Kopdes Aeng Batu-Batu telah menjalankan lebih dari 15 unit usaha koperasi dan semua transaksi sudah berbasis digital," ujar Ni'mah Kasim dalam keterangannya, Selasa (29/7).
Ni'mah pun menyinggung pihak tertentu yang menyebut koperasi desa ini belum beroperasi. Menurut dia, informasi tersebut tidak benar.
"Informasi yang menyebut belum berfungsi tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ujarnya.
(hmw/sar)
