.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) melaporkan jumlah penduduk miskin di Sulsel menurun menjadi 698.130 orang atau setara 7,60% dari jumlah penduduk 9,4 juta. Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel mengklaim jumlah ini merupakan angka terendah sejak 2020 lalu.
Dalam laporannya, jumlah penduduk miskin tersebut merupakan laporan hingga Maret 2025. Jumlah tersebut turun 13.640 ribu dari September 2024 atau jika dipersentasekan mengalami penurunan 0,17%.
"Angka kemiskinan Sulsel per Maret 2025 sebesar 698.130 orang atau 7,60%. Ini merupakan angka terendah sejak 2020. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jelas terlihat penurunan," ujar Kepala BPS Sulsel Aryanto dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aryanto mengaku angka itu masih tergolong tinggi namun disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan turut menunjukkan perbaikan. Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan tercatat 5,14% atau turun 0,07% poin dibandingkan September 2024 sebesar 5,21%.
Sementara di pedesaan, angka kemiskinan turun 0,23% dari 10,11% pada September 2024 menjadi 9,88 persen per Maret 2025. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 8,47%, tingkat kemiskinan di Sulsel masih tergolong lebih rendah.
Namun gini ratio indikator ketimpangan pengeluaran di Sulsel mengalami kenaikan tipis. Pada Maret 2025 tercatat 0,363 poin atau naik 0,003 poin dari posisi September 2024. Ini menandakan, ketimpangan masih menjadi tantangan tersendiri meski angka kemiskinan menurun.
Sementara itu, Kepala Dinsos Sulsel Abdul Malik Faisal mengatakan, penurunan angka kemiskinan patut disyukuri. Namun hal ini turut menjadi motivasi untuk terus menekan angka kemiskinan.
"Pertama kita patut bersyukur jika rilis hasil survei BPS Sulsel triwulan I 2025, persentase kemiskinan Sulsel turun 0,17%," kata Malik Faisal, kepada detikSulsel, Sabtu (26/7).
Malik mengaku, penurunan angka kemiskinan juga terjadi di hampir seluruh provinsi. Kecuali di Sumatera Utara (Sumut), DKI Jakarta, Sulawesi Utara (Sulit) dan semua provinsi di wilayah Papua.
"Khusus penurunan kemiskinan di Sulsel 0,17 persen, kami masih membutuhkan data kemiskinan per kabupaten/kota sebagai acuan program pengentasan kemiskinan provinsi," jelasnya.
Menurut Malik, program pengentasan kemiskinan seperti Sekolah Rakyat terus dijalankan. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan secara jangka panjang berbasis data sosial ekonomi keluarga dari Desil 1 hingga 10.
"Program (pengentasan kemiskinan) provinsi semua menyangkut pelayanan dasar kesejahteraan sosial. Semua program, arahan dan perintah dari bapak Gubernur dan Ibu Wagub," tutur Malik.
(sar/hsr)
