.webp)
Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya menuai hasil. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, hari ini, persentase penduduk miskin mengalami penurunan 0,10%.
Semula, persentase pada September 2024 mencapai 9,58% dan turun menjadi 9,48% pada Maret 2025. Sedangkan, dalam satuan angka, jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang mengalami penurunan sejumlah 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Selain itu, di perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,71% turun menjadi 9,10% pada Maret 2025. Dalam artian, jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 1,84 juta orang pada Maret 2024, turun sebanyak 88,79 ribu orang menjadi 1,75 juta orang pada Maret 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,34% pada Maret 2024, turun menjadi 9,92% pada Maret 2025. Dengan jumlah sebanyak 1,87 juta orang pada Maret 2024 menjadi 1,62 juta orang pada Maret 2025.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyatakan penurunan tersebut merupakan hasil dari intervensi menyeluruh di berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Kemiskinan itu kan indikatornya banyak. Dari indikator-indikator yang ada itu, sudah kita kerjakan semuanya," kata Taj Yasin di kantornya pada Jumat, (25/7/2025).
Pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan mengajak organisasi masyarakat, perguruan tinggi, maupun elemen lainnya untuk terlibat aktif dalam percepatan pembangunan daerah. Sehingga, dampaknya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Taj Yasin juga menekankan pentingnya kerja sama lintas dinas dalam menangani kemiskinan. Ia mengingatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan oleh satu dinas saja. Sebab, kemiskinan melibatkan banyak faktor seperti kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal.
"Ketika kita sudah menemukan satu keluarga, harus dilihat: keluarganya sakit atau tidak, kondisinya bagaimana, anaknya bagaimana, sekolahnya bagaimana. Kalau belum ada (intervensi), maka ego sektoral ini yang harus kita hilangkan, kita tanggalkan," ujarnya.
Ia pun mendorong agar semua dinas ikut bertanggung jawab terhadap seluruh indikator kemiskinan dan tidak terbatas pada tupoksinya.
"Maka, indikator-indikator kemiskinan ini harus kita titipkan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga ketika ada penemuan di satu indikator, mereka juga harus mendatangi indikator yang lain," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa penurunan persentase ini belum cukup. Menurutnya, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor dan perlu untuk terus ditingkatkan.
"Penurunan ini menurut kami masih perlu dimasifkan lagi," jelasnya.
Menimbang hal itu, Taj Yasin menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
"Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal," tegasnya.
(anl/ega)
