.webp)
Polemik Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang tidak terfinalisasi di 141 SMA-SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai sorotan DPRD Sulsel. Inspektorat hingga Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel diminta untuk menginvestigasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab.
Untuk diketahui, finalisasi PDSS merupakan syarat untuk siswa bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara, banyak sekolah yang tidak sempat menyelesaikan finalisasi hingga batas waktu yang ditentukan.
Karena itu, DPRD Sulsel mengajak unsur yang terkait untuk rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (10/2/2025). Namun dalam RDP ini hanya dihadiri Disdik Sulsel serta 3 sekolah yakni SMAN 17, SMKN 2, dan SMKN 7 Makassar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Yeni Rahman mengatakan ada sejumlah kesepakatan yang disepakati dalam RDP tersebut. Salah satunya meminta Inspektorat dan Disdik Sulsel untuk menginvestigasi masalah ini.
"Kita rekomendasikan dilakukan investigasi terkait masalah yang timbul karena apa, kita mau tahu, dikaji semuanya oleh Inspektorat," ujar Yeni Rahman kepada detikSulsel usai RDP.
Yeni berharap seluruh sekolah diinvestigasi terkait kelalaian dalam menuntaskan finalisasi PDSS. Menurutnya masalah ini menjadi tanda tanya sebab sekolah-sekolah lain bisa menuntaskan finalisasi PDSS.
"Tadi masih tiga sekolah, tapi kita berharap semua sekolah yang bermasalah diinvestigasi. Tadi sekolah bermasalah yang hadir SMAN 17 Makassar, SMK 2 dan SMK 7. Tapi kita berharap semua diinvestigasi yang 141 sekolah yang sempat gagal finalisasi PDSS kemarin. Karena pertanyaan besarnya kenapa sekolah lain bisa, sekolah ini tidak bisa," katanya.
"Kalau SMA 17 memang sudah bagus, sudah finalisasi, tapi yang dua ini SMK 2 dan SMK 7 belum finalisasi, ada pembicaraan lebih teknis untuk dicarikan solusinya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Yeni mengatakan akibat kelalaian pihak sekolah dalam menginput data ke PDSS menyebabkan ribuan siswa akhirnya tidak berkesempatan untuk ikut SNBP. Kejadian ini ditegaskannya harus menjadi peringatan agar sekolah tidak menganggap sepele nasib para siswa berprestasi.
"Yang diinvestigasi sekolah secara menyeluruh seperti apa masalah sebenarnya. Kami menilai harus ada konsekuensi dari kejadian ini supaya menjadi warning keras ke depan pihak sekolah tidak main-main. Betul-betul dia seriusi karena pertaruhannya nasib anak-anak berprestasi," tegas Yeni.
Yeni juga mengaku kasihan lantaran para siswa sudah mempersiapkan diri sejak kelas X atau kelas 1. Namun, asa mereka justru tiba-tiba dikandaskan hanya karena kelalaian pihak sekolah.
"Mereka sudah serius mempersiapkan diri sejak kelas 1 kemudian di akhir dimentahkan hanya karena sebuah kelalaian. Jadi persoalan memaklumi dan memaafkan pastilah kita maafkan segala salahnya tetapi harus ada konsekuensi," tegasnya lagi.
Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi dalam penginputan nilai siswa tersebut. Legislator PKS ini mendorong penginputan dilakukan sistematis agar tidak memunculkan kecurigaan.
"Kalau manual, banyak orang menduga bisa saja terjadi rekayasa nilai, kita tidak menuduh yah, asumsi saja. Makanya kita minta diaudit investigasi. Saya mengusulkan semua ini tersistem," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Siswa SMAN 17 Makassar Sempat Mogok Belajar
Sejumlah siswa SMAN 17 Makassar sempat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Disdik Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan, Rabu (5/2) pagi. Mereka menuntut tanggung jawab sekolah agar kembali berpeluang ikut seleksi SNBP masuk perguruan tinggi negeri.
Belakangan para siswa SMAN 17 Makassar yang terdampak melakukan aksi mogok belajar. Mereka mogok belajar sampai permintaan agar kembali ikut SBNP 2025 diakomodir.
Wakil Kepala SMAN 17 Makassar Kartini Kurnia mengatakan total 148 (kini 145) siswa yang terancam tidak bisa ikut SNBP karena terlambat didata di PDSS. Dia menegaskan kesalahan ini murni dari pihak sekolah.
"Kita berada dalam kategori belum masuk ke penginputan atau finalisasi. Ini keteledoran atau kesalahan pihak sekolah adalah tidak memaksimalkan durasi itu. Datanya sudah siap, tapi belum diinput," ujar Kartini Kurnia kepada wartawan, Kamis (6/2).
Gayung bersambut, upaya para siswa berprestasi untuk ikut SNBP akhirnya terbayarkan. Data siswa di PDSS sudah difinalisasi setelah mendapat kebijakan dari pemerintah pusat.
"Sudah selesai, tadi malam (Jumat) akses sudah dibuka jam 07.00 sampai jam 04.00 pagi tadi (Sabtu). Jadi pada saat dibuka jam 09.00 (malam) kami upload kurang lebih 5 menit, sudah langsung bisa finalisasi," ujar Kepala SMAN 17 Makassar Abu Hanafi kepada detikSulsel, Sabtu (8/2).
