.webp)
Sejumlah honorer tenaga kesehatan (nakes) honorer menggeruduk Kantor Gubernur Gorontalo. Mereka berharap dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Unjuk rasa tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Gorontalo, JalanSapta Marga, Keluran Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (19/10). Massa membawa spanduk bertuliskan 'COVID Datang Kami Lawan PPPK Datang Kami Dibiarkan'.
"Sekadar informasi bapak ibu sekalian untuk menuntut keadilan dalam rangka pendataan BKN kita melihat aturan yang di keluarkan tidak sesuai. Banyak honorer nakes di Gorontalo sudah 14 tahun dan lain-lain mengabdi di rumah sakit dan Puskesmas yang di Gorontalo sampai sekarang belum ter-cover di PPPK," kata Koordinator Lapangan Aliansi Tenaga Kesehatan dan Mahasiswa Kesehatan Gorontalo Ali Aguspriyanto Yunus dalam orasinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapula massa aksi yang menyuarakan mengawal hak dan kewajiban honorer petugas tenaga kesehatan Gorontalo. Dia pun menambahkan ada tiga poin tuntutan hari ini.
"Tuntutan kami ada tiga poin, pertama meminta BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) harus ter-cover pada seleksi PPPK yang kedua menghentikan sementara proses seleksi PPPK dan tiga mempercepat pembentukan Pergub terkait kesejahteraan nakes,"jelasnya.
Curhat Seorang Nakes Sudah 14 Tahun Jadi Honorer
Seorang nakes bernama Citra Handayani (37) mengaku telah 14 tahun mengabdi sebagai honorer di salah satu RSUD. Dia mengatakan menjadi PPPK merupakan satu-satu harapan baginya.
"Saya honorer nakes di RSUD masih ada SK sampai sekarang dari tahun 2009 awal sampai sekarang 2024 kalau dihitung sudah 14 tahun. Sampai pergantian direktur RSUD saya masih honorer di rumah sakit ini, saya ini mengabdi sudah lewat dari 10 tahun," ujar Citra kepada detikcom, Sabtu (19/10).
Citra pun menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak bisa mendaftar CPNS lagi. Hal ini karena umur Citra sudah di atas 35 tahun.
"Harapan kami tinggal di PPPK," cetusnya.
Dia juga menjelaskan bahwa mereka sulit mendaftar seleksi PPPK karena terkendala persoalan administrasi. Hal ini karena adanya ketidaksesuaian antara SK dan database kepegawaian.
"Jadi begini pak aturan penerimaan sekarang untuk PPPK beda dengan aturan tahun-tahun kemarin, kalau tahun kemarin kan ada prioritas tapi prioritas ini dikhususkan memang pegawai dalam rumah sakit berarti dari luar tidak bisa mendaftar, di situ kita bisa berkompetisi dengan teman-teman di dalam rumah sakit," tuturnya.
"Masalahnya sekarang dibuka tahun ini ada dua sesi yang pertama itu yang diprioritaskan bagi yang terdaftar di BKN database begitu. Sedangkan kami saja yang sudah lebih dari 10 tahun malah tidak tercover di BKN karena terkendala dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) itu, makanya kami punya maksud itu kan kami sekarang tidak bisa mendaftar," tambahnya.
Citra berharap Pemprov Gorontalo bisa memperhatikan nasib nakes seperti dirinya. Pasalnya ada banyak nakes di antara mereka telah mengabdi sebagai honorer selama 10 tahun.
"Kami mohon diperhatikan kami honorer yang BLUD, kami minta tolong diperhatikan lagi tenaga kesehatan yang di Gorontalo bukan hanya saya semua nakes yang ada di Provinsi Gorontalo," katanya.
(hmw/hmw)
