.webp)
Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh meminta kepada ASN untuk menjaga netralitasnya selama pilkada serentak 2024. Zudan melarang pegawai untuk menyebarkan foto pasangan calon (paslon) maupun membuat kebijakan untuk calon kepala daerah tertentu.
Prof Zudan menekankan pentingnya netralitas ASN yang perlu dilakukan pengawasan dengan baik dari kepala dinas masing-masing. Begitu juga dengan Pj dan Pjs Bupati Wali Kota agar menjaga netralitas ASN.
"Para ASN jaga netralitas. Jangan sembarang menyebarkan foto, dan tidak boleh membuat kebijakan untuk salah satu pasangan calon. ASN wajib menjaga etika sebagai ASN dan sesuai panca satya Korpri," tegas Zudan dalam keterangannya dikutip, Selasa (1/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zudan turut mengimbau OPD Pemprov Sulsel menyelesaikan kewajibannya. Dia mengingatkan masa anggaran 2024 sisa tiga bulan lagi.
"Semua OPD segera melakukan penyaluran anggaran atau menyelesaikan semua pembayaran yang belum selesai, karena waktu kita sisa tiga bulan," tuturnya.
Menurut Zudan, semua OPD harus memperhatikan kebijakan agar disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Jangan sampai, lanjut dia, ada kebijakan yang dibuat tanpa melihat dengan baik peraturan yang berlaku.
"Semua ASN betul-betul mengikuti aturan yang berlaku, semua OPD harus betul-betul mengikuti regulasi yang ada, kalau ada perintah untuk bayar, silahkan bayar. Kemudian aspek-aspek administrasi harus dijaga dengan baik," ucap Zudan.
"Jangan disepelekan administrasi, kalau ada BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) periksa, kita dalam keadaan siap secara administrasi, itu mempermudah pekerjaan kita semua," sambungnya.
Zudan kembali mengingatkan agar OPD Pemprov Sulsel menuntaskan kewajiban yang belum terbayar. Kewajiban yang dimaksud termasuk utang dari pihak ketiga.
"Saya minta sekali lagi tolong yang ada kewajiban yang ada anggaran segera melakukan pembayaran segera," tegas Zudan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman juga mengingatkan ASN menjalankan amanah Pj Gubernur Sulsel. Jufri juga akan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Supendi terkait anggaran.
"Izin kami segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Supendi dan OPD terkait di Pemprov Sulsel," ujar Jufri Rahman.
(sar/ata)
