DPD Demokrat Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan akan menghargai setiap suara yang diraih calon legislatifnya yang gagal pada Pemilu 2024. Kompensasi diberikan jika caleg tersebut meraih minimal 10% dari total suara sah di dapilnya.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah usai rapat koordinasi daerah (Rakorda) Demokrat Sulsel yang digelar di Hotel Claro, Minggu (15/9/2024). Ni'matullah mengatakan nilai kompensasi ke caleg gagal telah diatur dalam peraturan organisasi (PO) yang diterbitkan DPP Demokrat.
"Kita ada rumusnya, ada PO-nya, DPP yang keluarkan. Jadi misalnya di (Dapil) Sulsel 1 suara kita itu kan 32.000. 10% dari situ 3.200 yang dapat angka 3.200 atau lebih itu dapat kompensasi," kata Ni'matullah kepada wartawan, Senin (16/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rakor itu, juga diatur kontribusi legislator terpilih ke partai. Setoran kontribusi itu merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh mereka sebelum mengikuti konstestasi.
"Terkait anggota DPRD terpilih yang baru, kita ada perjanjian untuk kompensasi, kita mau seragamkan se-Sulsel. Supaya jangan di kabupaten/kota beda-beda nilainya, kita mau seragam lah," ujarnya.
Ni'matullah mengatakan, kontribusi legislator terpilih masih akan diatur lebih lanjut. Namun dia menyebut kontribusi tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
"Menyangkut kontribusi anggota DPRD kabupaten/kota ke partai, kita juga mau menyepakati formulanya. Di Permenkeu itu ada kapasitas fiskal daerah, kita mengikuti itu," katanya.
"Supaya yang kemampuan fiskal daerahnya tinggi jumlah kontribusinya juga relatif tinggi karena kan kemampuan fiskal daerah itu menentukan tunjangan dan gaji anggota DPR," tambahnya.
Lanjut Ni'matullah, penyesuaian kontribusi ini dilakukan agar tak memberatkan bagi legislator terpilih. Hal itu juga dinilai untuk meminimalisir anggota dewan dari Demokrat menghalalkan segala cara untuk mencari tambahan penghasilan.
"Itulah kita carikan formula untuk supaya tidak memberatkan anggota DPRD kita, karena di sisi lain kan dia bayar kompensasi, di sisi lain dia bayar kontribusi. Kita cari formula yang pas dan tidak membuat mereka harus sangat serakah di DPR-nya cari uang karena untuk memenuhi itu," jelasnya.
(asm/sar)