.webp)
Pelantikan 20 anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2024-2029 diwarnai aksi demonstrasi. Massa membentangkan spanduk penolakan tambang yang dinilai merusak lingkungan.
Unjuk rasa berlangsung selepas rapat paripurna pelantikan di Gedung DPRD Halteng pada Kamis (12/9/2024). Aksi demonstrasi diinisiasi oleh komunitas Save Sagea.
"Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di Teluk Weda, Kabupaten Halmahera Tengah," ujar juru bicara Save Sagea, Mardani Harid kepada detikcom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga meminta DPRD mengeluarkan kebijakan melindungi kawasan karst di Gua Bokimoruru dan daerah aliran sungai (DAS) Sagea. Menurut Mardani, selama 6 tahun kawasan industri pengolahan tambang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) hadir di wilayah Teluk Weda, berbagai kerusakan lingkungan seperti sungai, hingga pencemaran laut dan udara terus terjadi.
"Segala aktivitas perusahaan tambang harus menjadi perhatian dan segera dievaluasi. Kami juga menuntut pemerintah daerah dan DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut IUP (izin usaha pertambangan) yang ada di wilayah Sagea," katanya.
Wakil Ketua sementara DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda mengaku mendukung penuh agenda penyelamatan lingkungan di Halteng yang dilakukan oleh warga. Ia mengaku bersyukur dengan aksi itu.
"Saya apresiasi aksi yang dilakukan teman-teman Save Sagea ini. Kita harus bersyukur ada kelompok masyarakat sipil yang masih konsisten mengingatkan kita terhadap masalah-masalah krusial seperti ini," kata Munadi.
Lebih lanjut Munadi menuturkan DPRD adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat harus mendapatkan tempat yang istimewa.
"Jadi kalau ada kelompok masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka seperti yang dilakukan teman-teman Save Sagea, harus diberikan tempat serta diakomodir untuk ditindaklanjuti segera," tuturnya.
Dia kembali menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pihaknya akan segera membahas persoalan tersebut dalam waktu dekat.
"Institusi DPRD harus memberikan respons terhadap aspirasi tersebut. Saya berharap agenda pertama di DPRD adalah membahas isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat, salah satunya masalah lingkungan," imbuh Munadi.
(sar/hmw)
