.webp)
Bawaslu Kepulauan Aru memberikan penjelasan terkait penyebab putra daerah, Fredy Sigarley gagal dilantik menjadi kepala sekretariat Bawaslu Aru. Pergantian kepala sekretariat ini sebelumnya memicu aksi protes masyarakat hingga kantor Bawaslu Aru disegel.
"Alasan Fredy tak dilantik itu karena cacat administrasi," kata Ketua Bawaslu Aru Alan Jocobus kepada detikcom, Rabu (11/9/2024).
Alan menyebut Fredy sebelumnya menerima undangan pelantikan dari Sekjen Bawaslu RI tetapi gagal dilantik tahun 2023. Saat itu, Fredy hanya mengantongi rekomendasi dari Bupati Kepulauan Aru, sedangkan Bawaslu Kepulauan Aru tidak memberikan rekomendasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait undangan pelantikan itu di tahun 2023. Di tahun itu memang yang bersangkutah dapat undangan pelantikan tapi dibatalkan oleh Sekjen Bawaslu RI," jelasnya.
"Sebab saat itu Fredy cacat administrasi. Dia hanya mengantongi rekomendasi dari Bupati Kepulauan Aru sementara rekomendasi dari Bawaslu Kepulauan Aru tidak ada. Itu pimpinan lama, bukan di periode saat saya sebagai Ketua Bawaslu Kepulauan Aru," ungkapnya.
Alan menuturkan bahwa jabatan Fredy saat ini sebagai koordinator Sekretariat Bawaslu Kepulauan Aru. Ketidakjelasan pelantikan ini memicu reaksi masyarakat setempat hingga melakukan aksi protes sejak Agustus 2024 lalu.
"Jadi ada protes Jumat (6/9), protes serupa juga sudah terjadi saat Agustus 2024 lalu karena dia belum dilantik sebagai kepala sekretariat. Lalu kita dipanggil termasuk dia (Fredy) juga dipanggil Bawaslu Maluku. Namun, hingga kini tak ada pleno terkait pengusulan rekomendasi yang baru untuk Kepala Sekretariat Bawaslu Kepulauan Aru yang baru," jelasnya.
Namun belakangan, Bawaslu RI kembali menerbitkan undangan pelantikan kepala sekretariat Bawaslu Aru pada 5 September 2024. Namun saat itu bukan nama Fredy yang akan dilantik. Alan juga tidak mengetahui pasti persoalan ini.
"Memang ada undangan pelantikan kepala sekretariat, tapi bukan Fredy namun Maria B Lekawael, makanya dia (warga) turun aksi dan protes. Karena kejadian ini, makanya saya diminta Bawaslu Maluku dan juga Fredy melakukan kronologi kejadian atas polemik ini," jelasnya.
"Namun kini, 3 pimpinan Bawaslu Kepulauan Aru melakukan pleno pengusulan pembatalan pelantikan atas nama Maria B Lekawael. Sampai hari ini tidak ada pelantikan," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, gagalnya Fredy dilantik sebagai kepala sekretariat Bawaslu Kepulauan Aru menyulut emosi masyarakat adat Aru. Kantor Bawaslu Aru pun disegel pada Jumat (6/9).
"Kita sasi Kantor Bawaslu Kepulauan Aru karena ada perlakuan diskriminatif terhadap Fredy Sigarley yang merupakan putra asal daerah Kepulauan Aru yang gagal dilantik sebagai kepala sekretariat Bawaslu Aru," kata Tokoh Adat Aru, Pompom Gaite kepada detikcom, Rabu (11/9).
(sar/hmw)
