.webp)
Kantor Bawaslu Kepulauan Aru, Maluku, disegel secara adat oleh warga imbas kepala sekretariat Bawaslu yang gagal dilantik. Masyarakat protes lantaran Bawaslu disebut mendadak menggantikan putra daerah, Fredy Sigarley yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Penyegelan kantor Bawaslu Aru dilakukan lewat tradisi sasi yang ditandai dengan pemasangan pohon kelapa di depan kantor Bawaslu Aru, Kota Dobo sejak Jumat (6/9). Simbol itu menandakan larangan beraktivitas di kantor tersebut.
"Kita sasi Kantor Bawaslu Kepulauan Aru karena ada perlakuan diskriminatif terhadap Fredy Sigarley yang merupakan putra asal daerah Kepulauan Aru yang gagal dilantik sebagai kepala sekretariat Bawaslu Aru," kata Tokoh Adat Aru, Pompom Gaite kepada detikcom, Rabu (11/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Informasi yang dihimpun, Bawaslu Aru mulanya menggelar rapat pleno dan menetapkan Fredy Sigarley sebagai calon Kepala Sekretariat Bawaslu Aru untuk diajukan ke Bawaslu RI. Belakangan, Ketua Bawaslu Aru Alan Jacobus diduga mengusulkan nama lain untuk dilantik.
"Kita curiga ada permainan kotor hingga dia (Fredy Sigarley) gagal dilantik," tuturnya.
Pompom menyebut, pengajuan Fredy sebagai kepala sekretariat Bawaslu Aru sudah sesuai prosesur. Menurut dia, penetapannya melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan regulasi.
"Saat pengajuan Fredy sudah sesuai prosedur yang berlaku, tetapi tiba-tiba pelantikannya dibatalkan. Tindakan ini diduga ada unsur nepotisme dan sangat melukai hati masyarakat adat Kepulauan Aru," jelas Pompom.
Dia menegaskan kantor Bawaslu Aru akan ditutup sampai figur yang ditetapkan sebelumnya, kembali diusulkan untuk dilantik. "Kita akan melepaskan sasi sampai putra daerah kita (Fredy Sigarley) dilantik," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu, Daim Baco Rahawarin mengatakan pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari Bawaslu Aru terkait polemik ini. Pihaknya juga telah melakukan pendekatan persuasif agar sasi bisa dibuka.
"Untuk mengakhiri polemik, apalagi ini urusan internal lembaga. Untuk itu, kita masih melakukan pendekatan persuasif agar sasi bisa dibuka. Selain itu masih menunggu laporan lengkap dari Bawaslu Kepulauan Aru," jelasnya.
(sar/sar)
