.webp)
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Sultan Rakib mengungkapkan tingkat keamanan siber Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel saat ini berada pada level 3 atau kategori cukup baik. Kendati demikian, Pemprov Sulsel mengakui ancaman peretas atau hacker tetap mengintai.
"Tingkat keamanan siber (Pemprov Sulsel), maturity-nya atau tingkat keamanan, sebenarnya ini rahasia. Kalau kita berbicara soal keamanan, ada dua hal yang harus kita hindari, jemawa dan memperlihatkan kelemahan. Kalau secara umum, pengukuran tingkat keamanan siber di Pemprov Sulsel itu berada di level 3. Level 3 itu cukup, sih," ujar Sultan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/9/2024).
Sultan mengungkapkan indeks keamanan siber Pemprov Sulsel mengalami peningkatan dari 301 poin pada 2023 menjadi 323 poin pada 2024. Peningkatan ini, kata dia, merupakan hasil dari tingkat kesadaran (awareness) yang dilakukan Diskominfo-SP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini penting bagi kita untuk kita ketahui bahwa peningkatan indeks keamanan ini bagian tidak terpisahkan dari awareness (Diskominfo-SP). Terus terang ASN itu menjadi tanggung jawab kami di Diskominfo jika terjadi peretasan. Kami berusaha menjaga dengan baik keamanan (siber) ini," katanya.
Lebih lanjut, Sultan mengakui adanya serangan peretas pada beberapa situs resmi milik organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. Menurutnya, serangan-serangan itu tidak terlalu signifikan dan secepatnya bisa teratasi.
"Ada (peretasan), (tapi) kita tidak terlalu dilirik-lah. Yang bahaya itu (situs) slot gacor, judi online. Itu, kan, dilarang. Dia seperti kanker, kirim malware di sistem kami dan menempel, maka orang bisa mengakses itu," bebernya.
"Kami ada namanya tim siber untuk melakukan antisipasi saat terjadi seperti itu. Tapi, (penanganannya) cepat. Kita langsung melakukan cutting. Paling 1-2 jam recovery lagi," tambah Sultan.
Menurut Rakib, dampak serangan ini dirasakan beberapa OPD hingga akhir tahun 2023. Di antara OPD itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pariwisata. Namun, setelah kampanye larangan judi online makin masif, serangan tersebut mulai mereda pada 2024 ini.
"Sekitar situ, 5-6 perangkat daerah (diserang), sampai akhir 2023. Setelah kencang kampanye judi online dilarang, itu sudah mulai redup," ungkapnya.
(sar/ata)
