.webp)
Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh menyabet dua penghargaan sebagai penjabat (Pj) gubernur terbaik dalam acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Penghargaan itu diterima Zudan Arif di Hotel and Convention Center Darmawangsa, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Dua penghargaan tersebut masing-masing kategori penjabat gubernur Kesejahteraan Rakyat kategori fiskal rendah dan penjabat gubernur kinerja total dengan kategori fiskal rendah.
Kedua penghargaan ini menobatkan Zudan Arif Fakrulloh sebagai penjabat gubernur terbaik oleh kemendagri. Penghargaan ini diraih Zudan saat menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zudan Arif dinilai mampu menyejahterakan rakyat Sulbar dengan minimnya anggaran APBD atau fiskal yang dimiliki Sulbar saat itu. Zudan Arif Fakrulloh dinilai berkinerja total meski dengan fiskal yang rendah di wilayah yang dipimpinnya.
Tito Karnavian mengatakan, penghargaan ini diharapkan menjadi sebuah inspirasi bagi kepala daerah lain. Dia menegaskan penghargaan ini tidak mudah diraih karena melibatkan sejumlah penilaian dari Ombudsman, media, survei kepuasan publik, dan lain lain.
"Selamat kepada kepala daerah yang menerima penghargaan. Kita berharap para kepala daerah yang mengisi kekosongan (kepala daerah definitif) tetap berkinerja baik sehingga mengantarkan pilkada serentak ini dengan aman dan damai, hingga ada kepala daerah definitif," ujar Tito dalam keterangannya.
Tito menyampaikan bahwa pilkada tahun ini adalah pertama kalinya pemilihan langsung yang dilaksanakan secara serentak. Kebijakan pilkada serentak ini agar menghasilkan kepala daerah yang konsepnya sama dan terhubung antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota.
"Jadi akan tercipta korelasi yang baik di semua jenjang pemerintahan," kata Tito.
Diketahui, penghargaan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 menggandeng sejumlah instansi/lembaga terkait yang melakukan penilaian. Penghargaan ini dinilai dari survei persepsi publik yang dipadukan juga dengan indeks kinerja penjabat kepala daerah.
Adapun tim penilai dalam ajang penghargaan ini dari Ombudsman, Kemendagri, KemenPAN-RB, hingga media massa.
(sar/hsr)
