.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh mendorong penerapan tanda tangan elektronik (TTE) di lingkup Pemprov Sulsel demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selama 3 bulan kepemimpinannya, Zudan telah meningkatkan pengguna TTE dari 332 pengguna menjadi 1.065 pengguna atau naik 300%.
Hal itu diungkapkan Zudan dalam rapat koordinasi (rakor) Implementasi Kebijakan Kementerian PAN-RB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana bagi Wilayah Indonesia Timur, di Makassar, Selasa (26/8/2024). Rakor itu turut dihadiri MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas.
"Mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menjadi transformasi digital. Untuk Indonesia ke depan, Sulawesi Selatan menjadi hub wilayah Indonesia Tengah dan Timur," kata Zudan dalam keterangannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zudan menjelaskan, Pemprov Sulsel didorong melakukan digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan, salah satunya lewat penerapan TTE. Kebijakan ini untuk mengubah mindset pelayanan publik pada proses administrasi, yang biasanya berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit.
"Kami siap menjadi pilot project dan menjadi tempat share teman-teman bagaimana kami mendigitalkan tata kelola pemerintahan," terangnya.
Di satu sisi, Zudan turut menyambut baik rakor yang digelar KemenPAN-RB di Makassar. Menurutnya, rakor itu sejalan dengan tantangan yang dihadapi pemerintahan sehingga butuh solusi lebih lanjut.
Tantangan yang dimaksud seperti target nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kategori 'Baik'. Selain itu keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan anggaran.
"Silakan melaksanakan acara di Makassar, di Sulawesi Selatan, kami siap memfasilitasi, semakin banyak yang hadir, kami semakin semangat," kata Zudan.
Sementara itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, diperlukan kelembagaan yang agile (lincah) agar instansi pemerintahan daerah dapat berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan yang agile adalah yang mengadopsi teknologi dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Saya berharap SPBE ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah timur. Digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan alat, tetapi sebuah transformasi menyeluruh dalam cara bekerja, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada publik," jelas Anas.
Dia melanjutkan, SPBE sebagai wujud transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya birokrasi berkelas dunia dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut akan dijalankan dengan berfokus pada 5 area intervensi Governance-Govtech yaitu Digital Capability, Digital Culture, Digital Organization/Digital structure, Digital process, Digital Infrastructure.
"Dibutuhkan digital leadership dalam mentransformasi digital government di Indonesia. Digital Leadership yang harus dimiliki oleh seorang leader meliputi birokrasi digital, budaya digital, dan kompetensi digital," tambah Anas.
(sar/hsr)
