.webp)
Dukungan Golkar ke Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (ASS-Fatma) di Pilgub Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024 kini terancam berubah imbas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Rekomendasi yang dikeluarkan Airlangga di Pilkada 2024 akan dianggap batal.
Batalnya rekomendasi yang dikeluarkan Airlangga saat menjabat Ketum Golkar itu diungkapkan kader senior Golkar Sulsel Arfandy Idris. Menurutnya, perlu ada konsolidasi ulang terhadap semua rekomendasi di Pilkada 2024.
"Semua rekomendasi yang dikeluarkan Airlangga batal. Jadi kalau saya ini harus segera dikonsolidasikan supaya ada kepastian dari partai karena semua rekomendasi itu batal karena kepemimpinan sudah berubah, berganti," ujar Arfandy Idris kepada detikSulsel, Senin (12/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arfandy mengungkapkan, selama ini Airlangga memang menetapkan rekomendasi usungan secara sepihak atau tidak sesuai mekanisme. Meski demikian, dia tetap berharap agar rekomendasi yang telah dikeluarkan tak banyak mengalami perubahan.
"Tidak boleh sepihak begitu, selama ini kepentingan ketua umum menetapkan sesuatu tanpa melalui mekanisme yang ada. Kita berharap bahwa tidak banyak perubahan dari rekomendasi yang ada supaya mempercepat kesiapan Partai Golkar menghadapi pilkada," ucapnya.
Menurutnya, perubahan dukungan termasuk terhadap ASS-Fatma bisa saja terjadi. Sebab selama ini, Golkar dikenal sebagai partai yang konsisten terhadap peraturan yang dibuat.
"Jadi sebenarnya begini, bukan menolak Andi Sudirman-Fatma tetapi semua kader Golkar itu paham dan tunduk pada peraturan partai. Karena partai Golkar ini sudah dari sononya itu dia konsisten pada peraturannya sendiri," katanya.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel ini mengungkap kader melakukan protes karena penetapan tersebut tak sesuai mekanisme. Termasuk aspirasi dari kader di Sulsel tak didengar oleh DPP saat menetapkan usungan untuk Pilgub Sulsel.
"Sehingga itulah saat DPP menetapkan ASS-Fatma, semua kader berteriak, kok tanpa melalui mekanisme. Seandainya melalui mekanisme kan tidak ada masalah," katanya.
"Kita semua berharap... kan belum juga Sudirman dapat rekomendasi, aspirasinya itulah yang mau didorong tolong DPP pertimbangkan. Karena yang tahu betul siapa yang pas menjadi pemimpin daerah itu orang daerah juga. DPP kan tidak tahu," tambahnya.
Lebih jauh, Arfandy berharap rekomendasi Golkar di pilkada kabupaten/kota yang telah diberikan ke figur eksternal dievaluasi. Dia menilai masih banyak kader Golkar di sejumlah daerah yang punya potensi namun tak diberikan rekomendasi.
"Kita berharap dikembalikan proporsinya ke daerah begitu juga dengan kabupaten/kota. Bukan cuma gubernur tapi kabupaten/kota juga. Masa yang lain dikasih sementara partai golkar banyak kadernya, kenapa kader lain yang dikasih," kata Arfandy.
Dia mengaku aspirasi ini sebenarnya sudah sampai ke DPP tanpa melalui mekanisme organisasi. Aspirasi itu disuarakan lewat pendekatan personal dan bersuara di media.
"Sudah sampai juga aspirasi ini, ada pendekatan personal ke DPP, ada melalui pendekatan media. (Tidak lewat pleno DPD I Sulsel) Masalahnya yang masalah kan ketua DPD I -nya. Iya, kan? Tidak pernah membuat mekanisme partai, itu juga suatu masalah, ketua DPD I-nya. Sudah pasti mi tidak bisa," katanya.
ASS-Fatma Tak Masalah Golkar Alihkan Dukungan
Juru Bicara ASS-Fatma, Muhammad Ramli Rahim mengaku tidak masalah jika rekomendasi usungan Golkar di Pilgub Sulsel 2024 berubah setelah Airlangga mengundurkan diri. Dia mengklaim ASS-Fatma masih tetap memenuhi syarat kursi untuk bertarung di Pilgub Sulsel meski tanpa Golkar.
"Bagi Andalan Hati (ASS Fatma) tidak banyak berpengaruh. Syarat dukungan sudah cukup. Kami tetap berharap ada lawan, lebih banyak, lebih baik," ujar Ramli Rahim dalam keterangannya, Senin (12/8).
Ramli pun tak menampik jika dukungan Golkar pada Pilkada 2024 di seluruh wilayah berpotensi berubah. Kendati begitu, pihaknya tetap yakin Golkar tidak akan berpaling dari ASS-Fatma.
"Potensi rekomendasi berubah sangat besar. Tanda tangan berubah, maka potensi dukungan berubah juga sangat besar, tapi saya kira tidak bagi Sudirman-Fatma, insyaallah aman," ujarnya.
Menurutnya, ASS-Fatma sejauh ini sudah mengantongi dukungan dari 7 partai politik. Total kursi yang dimiliki disebut sudah lebih dari cukup untuk bertarung, yakni 56 kursi.
Adapun parpol tersebut, yakni NasDem (17 kursi), Golkar (14 kursi), Gerindra (13 kursi), Demokrat (7 kursi), PAN (4 kursi) Hanura (1 kursi). ASS-Fatma juga mendapat dukungan dari PSI meski tidak memiliki kursi.
Sebagai informasi, Golkar sebelumnya telah menyatakan dukungan ke ASS-Fatma sebelum Airlangga mundur. Sikap Golkar tersebut disampaikan Airlangga usai bertemu dengan ASS-Fatma, di Kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (7/8) malam.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Analisa Potensi Golkar Tinggalkan ASS-Fatma
Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Tamma mengatakan, dukungan Golkar terhadap ASS-Fatma berpotensi berubah imbas pengunduran diri Airlangga. Hanya saja, dia menilai sejauh ini belum ada tanda-tanda perubahan dukungan dari Golkar.
"Kemungkinan berubah pasti ada, tapi kalau saya melihat sih... di politik itu tidak ada tindakan yang tidak didahului oleh tanda-tanda. Biasanya ada tindakan yang mendahului sebelum mengambil tindakan lain. Menurut saya sejauh ini belum ada tanda-tanda Golkar akan memilih kandidat lain," ujar Sukri kepada detikSulsel, Senin (12/8).
Sukri pun menyinggung soal sejumlah kader senior Golkar di Sulsel yang mewacanakan agar rekomendasi ke ASS-Fatma ditinjau ulang. Sukri menilai usulan kader tersebut bisa saja dipertimbangkan DPP.
"Iya (usulan kader berpengaruh), saya kira Golkar partai besar yang selama ini bekerja berdasarkan masukan kader. Saya kira sebagai partai politik tentu mempertimbangkan, karena kader bukan orang lain, kader itu adalah bagian dari mereka yang tentu punya hitungan, tentu memberi alasan saat menyampaikan usulan," jelasnya.
Kendati demikian, Sukri menilai DPP tetap akan menyandingkan usulan peninjauan ulang itu dengan kepentingan besar partai. Sementara arah dukungan Golkar di Pilgub Sulsel akan sangat bergantung konstelasi politik nasional.
"Kalau menghitung kepentingan partai, kalau menggeser dukungan itu menjadi penting, itu bisa jadi. Pada akhirnya kepentingan terbesar partailah yang akan menjadi standarnya," katanya.
"Kalau usulannya sejalan dengan kepentingan-kepentingan partai bisa jadi akan diakomodasi. Kalau tidak sejalan saya kira posisinya tetap akan sama (Golkar tetap mengusung ASS-Fatma). Karena pada prinsipnya siapa pun yang menyampaikan pada ujungnya kebijakan partai akan ditentukan berdasarkan kepentingan partai," tambahnya.
Selain itu, Sukri memastikan pergantian ketua umum Airlangga akan berdampak pada kebijakan umum partai. Soal nasib rekomendasi Golkar di Pilkada disebutnya akan ditindaklanjuti DPP sebab rekomendasi usungan harus ditandatangani oleh ketua umum definitif.
"Tentu akan ditindaklanjuti karena yang boleh menandatangani B.1-KWK ketua partai definitif. Ini yang mesti dipastikan nanti (usai pleno di DPP)," katanya.
"Tentu kita masih menunggu, jarak menuju ke pendaftaran sisa beberapa pekan lagi, mereka akan pleno besok menentukan Plt. Kita akan lihat hasilnya apakah akan ada perubahan signifikan kepada kebijakan rekomendasi yang sudah ada," tambahnya.
