.webp)
Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel) Rusdi Masse Mappasessu (RMS) punya pendapat tersendiri soal wacana kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024. Dia justru menilai bahwa calon yang melempar wacana itu harusnya introspeksi diri dan tidak menyalahkan demokrasi.
RMS awalnya merespons soal partai-partai lain yang cenderung mendukung bakal pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Dia menduga partai-partai tersebut sepemikiran dengan NasDem Sulsel.
"Siapa yang pertama, kan NasDem yang pertama, kalau partai lain cenderung juga untuk dukung siapa yang dicalonkan NasDem berarti ada pertimbangan partai itu untuk mendukung yang sudah diputuskan NasDem. Mungkin sama kita punya pemikiran dengan partai lain, mungkin sama-sama pemikirannya Nasdem sehingga mau juga ke calon yang kita usung," ujar RMS kepada wartawan di Hotel Pantai Gapura Makassar, Selasa (30/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia lantas merespons soal wacana kotak kosong di Pilgub Sulsel. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang kandidat melawan kotak kosong.
"Yang tidak sehat itu kalau tidak dibolehkan, ada aturannya yang tidak membolehkan," katanya.
"Itu harus dikomentari juga ini calon-calon yang mengeluarkan isu itu bahwa dia harusnya introspeksi diri juga kenapa partai itu tidak mau mendukung dia," ujar RMS menambahkan.
Menurut RMS, seharusnya jangan demokrasi yang disalahkan. Justru menurutnya, kandidat yang melempar wacana itu yang seharusnya introspeksi diri.
"Tidak boleh disalahkan demokrasi, karena demokrasi itu tidak ada aturannya yang melarang yang dibilang kotak kosong. Harusnya calon itu yang introspeksi diri, saya (kandidat) ini siap maju calon gubernur calon wakil gubernur kenapa ini tidak ada partai mau mencalonkan saya na (sementara) saya sudah berusaha," jelas RMS.
Soal kotak kosong, RMS mengaku tidak tahu apakah akan terwujud atau tidak di Pilgub Sulsel. Yang jelas kata RMS, DPP NasDem sudah menyetujui usulan DPW yang mengusung Andi Sudirman-Fatma di Pilgub Sulsel.
"Yang jelas saya sudah ketok palu waktu itu untuk dukung mencalonkan Andi Sudirman sama Ibu Fatma dan DPP menyetujui," katanya.
Dia mengungkap jika DPP NasDem sudah sejak lama menyetujui usulan tersebut. Meski demikian persetujuan DPP itu baru sekadar rekomendasi belum berbentuk SK usungan format B1.KWK.
"Memang saya tidak keluarkan dokumentasinya, lamanya mi diserahkan, belum ada partai ini saya sudah serahkan, kalau tidak percaya tanya yang bersangkutan. Bukan (B1.KWK), rekom," katanya.
NasDem, kata RMS, sama sekali tidak akan ragu melawan kotak kosong jika akhirnya usungannya menjadi calon tunggal di Pilgub Sulsel. Dia yakin masyarakat Sulsel akan memilih pasangan calon jika melawan kotak kosong.
"Dimana keraguannya melawan kotak kosong, tidak ada orangnya. Masa kau mau pilih yang tidak ada orangnya, sementara ada pilihan ada orangnya. (Kejadian Pilwalkot Makassar) Itu kejadian luar biasa," jelasnya.
Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak terpengaruh dengan isu-isu yang terkait kotak kosong. Alasannya, kandidat menyerukan mendukung kotak kosong yang harus introspeksi diri.
"Insyaallah, menurut NasDem ini calon gubernur yang punya visi misi kedepan untuk punya manfaat, punya kemaslahatan, masa orang mau terpengaruh dengan isu kotak kosong. Tidak boleh masyarakat terpengaruh dengan isu kotak kosong itu, kenapa? yang mengeluarkan isu kotak kosong itu yang harus dievaluasi kenapa tidak ada partai mau sama dia," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mengungkap ada skenario pihak tertentu yang menginginkan Pilgub Sulsel 2024 diwarnai kotak kosong. Mantan wali kota Makassar dua periode itu mengaku tidak ingin ada kotak kosong di Pilgub Sulsel.
"Sekarang ini saya lagi berjuang walaupun kita tahu dinamika politik di Sulsel hari ini tidak bagus-bagus banget. Bahkan isu kecenderungan mempersiapkan agenda politik kontestasi kotak kosong," ujar IAS usai mengikuti fit and proper test penjaringan Cakada DPW PKS Sulsel di Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Senin (22/7).
IAS menilai upaya kotak kosong itu merupakan pembodohan publik. Menurutnya, dengan adanya kotak kosong masyarakat akhirnya tidak punya pilihan-pilihan dalam menentukan calon pemimpinnya.
"Ini (kotak kosong) adalah suatu proses pembodohan publik, masyarakat kalau kemudian ada keinginan menjadikan kontestasi itu menjadi suatu ajang pemilihan ya," ujar IAS.
(ata/ata)
