.webp)
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), hingga triwulan II 2024 mencapai Rp 47,303 miliar atau 49,79% dari target Rp 95 miliar. Kendati demikian, dari 10 organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pajak dan retribusi, hanya 1 yang capaiannya 50% persen dari target.
"Kalau sesuai data seperti itu (cuma 1 OPD capaian 50%)," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPKPD) Selayar Abdul Wahidin kepada detikSulsel, Kamis (18/7/2024).
Menurut Wahidin, capaian PAD pada triwulan II ini jauh lebih baik ketimbang triwulan I lalu. Untuk diketahui, realisasi PAD pada triwulan lalu Rp 8,015 miliar atau 8,44 persen dari target tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Logikanya, kan, kalau triwulan II berarti sudah berjalan satu semester. Kalau satu semester itu minimal setengahnya mesti tercapai. Jadi, kalau 49,79%, kan, sudah hampir mencapai 50 persen," katanya.
Wahidin menjelaskan ada jenis PAD Selayar yang capaiannya masih minim hingga pertengahan 2024 ini. Pajak, misalnya, yang jadi penopang untuk memenuhi target PAD capaiannya baru sekitar 18%. Untungnya, kata dia, hal itu tertutupi dengan capaian jenis PAD lainnya.
"Untuk capaian-capaian tertentu memang masih kurang, tapi dari sisi capaian yang lain itu tertutupi. Di pajak itu kalau tidak salah baru sekitar 18%. Contoh konkret yang bisa kami sampaikan adalah PBBP2 (Surat Pemberian Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan). Itu SPPT-nya (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dengan STTS-nya (Surat Tanda Terima Setoran) baru-baru ini baru kami bagikan ke masyarakat melalui pemerintah desa dan kelurahan," bebernya.
Catatan BPKPD, realisasi PAD terbaik hingga triwulan II ini adalah BPKPD, yakni Rp 32,255 miliar atau 62,20% dari target Rp 51,885 miliar, sekaligus jadi satu-satunya OPD yang mampu mencapai 50% dari target. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Rp 208,518 juta atau 40,49% dari target Rp 515 juta. Kemudian RSUD KH Hayyung Rp 14,313 miliar atau 35,78% dari target Rp 40 miliar.
Sementara itu, OPD lainnya mencatat realisasi PAD dengan persentase bervariasi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 13,027 juta atau 26,06% dari target Rp 50 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 131,154 juta atau 25,32% dari target Rp 518 juta, Dinas Kesehatan Rp 4,224 juta atau 24,85% dari target Rp 17 juta, dan Dinas Perhubungan Rp 260, 012 juta atau 22,95% dari target Rp 1,132 miliar.
Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp 90,693 juta atau 14,83% dari target Rp 611,639 juta, Dinas Perikanan Rp 25,121 juta atau 10,05% dari target Rp 250 juta, serta Dinas Pariwisata Rp 1,835 juta atau 3,67% dari target Rp 50 juta.
Wahidin mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat evaluasi capaian PAD dengan mengundang semua OPD pengampu pajak dan retribusi. Rencananya, kata dia, rapat akan digelar pekan depan untuk mencari tahu kendala maupun langkah-langkah yang mesti dilakukan ke depan.
"Nanti rencananya Senin kami akan ada rapat evaluasi dengan mengundang semua OPD pengampu pajak dan retribusi. Oleh Pak Sekda (Sekretaris Daerah Selayar Mesdiyono) kami diperintahkan untuk mengevaluasi itu," ucapnya.
"Walaupun sebenarnya masalahnya tidak jauh-jauh dari tahun lalu. Tahun lalu yang paling jelas dan konkret itu karena lambat menyetor yang disebabkan kekurangan tenaga kolektor. Jadi, salah satu usaha kami untuk bisa mencapai target adalah lebih mengaktifkan lagi kolektor pajak kita. Selama ini sudah aktif, tapi ketika tidak diingatkan kembali kadang lupa," tambahnya.
(asm/hsr)
