.webp)
"Bukan kendala sebenarnya, cuma ini masalah teknis aja karena membangun gedung ini kan ada persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi kemudian masalah lingkungan itu terutama," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) PBD, Rahman kepada detikcom, Selasa (28/5/2024).
Rahman mengatakan lokasi dibangunnya kantor pusat pemerintahan tersebut harus dipastikan bebas banjir. Dia mengaku selama setahun terakhir pihaknya terus berkonsultasi dengan Kementerian PUPR untuk mengurus persoalan teknis kelayakan tanah lokasi proyek itu.
"Kita harus memastikan bahwa ini tidak banjir. Kemudian secara apa namanya konstruksi layak untuk dibangun karena ini cukup besar ada sekitar 4 lantai. Jadi 1 tahun ini kita habis untuk berdiskusi dengan teman-teman (Kementerian) PU untuk memastikan secara teknis ini layak segera untuk di bangun," bebernya.
Namun Rahman belum memastikan kapan proyek pusat perkantoran itu dilanjutkan kembali. Pihaknya menunggu komunikasi dari Kementerian PUPR.
"Kita serahkan kepada teman-teman di Kementerian PUPR karena nanti yang melaksanakan fungsi fisiknya ini mereka. Nah kita di Pemda sifatnya mensupport dan memberikan data-data pendukung," ujarnya.
Apalagi anggaran pembangunannya, lanjut Rahmat, murni dari APBN. Menurut Rahmat, proyek itu diprakirakan menelan anggaran senilai Rp 1 triliun.
"Perkiraan kita itu total semua itu sekitar Rp 1 triliun lebih itu sampai perkantoran OPD, jadi bukan hanya tiga kantor saja tapi termasuk 22 OPD. Namun kita bangun ini bertahap, tahap pertama 3 kantor kemudian tahap kedua ada 7 kantor dan seterusnya. Di dalam juga ada gereja, masjid ada juga ruang pertemuan pertama," paparnya.
Rahman juga menanggapi Stadion Wombik yang berada di kawasan proyek tersebut. Dia menuturkan, stadion itu tidak akan dibongkar melainkan hanya direvitalisasi.
"Kalau stadion itu sebenarnya bukan dibongkar, tapi dia direvitalisasi karena harus diangkat karena ini di sini (stadion) posisinya 4 mdpl (meter di bawah permukaan laut). Sementara di belakang stadion ada yang 9 mdpl ada yang 11 jadi bukan diratakan tapi diangkat supaya nanti dia berada di posisi 5 mdpl," tutur Rahman.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI kaget belum ada progres yang signifikan di kawasan proyek pembangunan pusat perkantoran Pemprov PBD. Padahal proyek itu sudah di-groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Wapres Ma'ruf Amin pada Juli 2023.
"Hari ini kami melihat ya, tentu ada sedikit mengecewakan. Karena tadinya kami bayangkan setelah 1 tahun setengah sudah ada bangunan," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam kunjungan kerjanya di Sorong, Senin (27/5).
Ahmad justru menyoroti bangunan stadion di kawasan tersebut yang didahulukan. Padahal sejumlah bangunan perkantoran di kawasan tersebut mesti diprioritaskan diselesaikan.
"Saya juga kaget tadi saya berharap sudah ada bangunan yang terlihat tapi malah stadion yang tambah cantik. Bayangan saya stadion sudah rata dan melihat pembangunan calon kantor gubernur dan lain-lain," ujarnya.
(sar/hmw)
