.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut), mengungkap tahap Pilkada 2024 terganggu pascaerupsi Gunung Ruang. Pihaknya kesulitan memastikan data pemilih hingga kuota Badan Adhoc tidak terpenuhi.
Ketua KPU Kabupaten Sitaro Stevanus Kaaro mengatakan pihaknya terkendala dengan pemutakhiran data pemilih yang akan dimulai pada 31 Mei. Hal ini karena warga mengungsi pascaerupsi Gunung Ruang khususnya warga di Desa Lahing Patehi dan Desa Pumpente yang akan direlokasi.
"Tentu kita turun lapangan dampak dari erupsi Gunung Ruang inikan kampung Lahing Patehi dan Pumpente sampai hari ini datanya masih dinamis," ujar Stevanus Kaaro kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mencontohkan bahwa pemerintah menetapkan lokasi pengungsian warga Desa Lahing Patehi dan Desa Pumpente di Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Namun saat petugas KPU ke lokasi, banyak warga yang tidak tinggal di lokasi pengungsian.
"Contoh 150 KK di tampung di Pineleng tapi sebentar ataupun besok bisa berkurang atau bertambah, bisa mereka pergi ke (kerabat) di Tuminting, Wanea, mereka pergi kepada saudara-saudara. Jadi data sejak lalu sampai hari ini masih dinamis jadi tidak bisa dipastikan dimana mereka menetap," ungkapnya.
Kaaron mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkab Sitaro terkait data warga yang mengungsi. Pihaknya kini menunggu penjelasan dan data dari Pemkab Sitaro untuk pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024.
"Kemarin KPU ke pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan hal ini khusus di Pulau Ruang Kampung Lahing Patehi dan Pumpente kami meminta semacam penjelasan dari Pemkab mereka ini dimana domisili tetap yang dianjurkan," paparnya.
Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Sitaro bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Vicri R Lahansang mengatakan perekrutan SDM seperti Badan Adhoc panitia pemungutan suara (PPS) juga belum memenuhi kuota. Dari 279 kebutuhan anggota PPS di Sitaro masih kurang 30 orang.
"Jadi yang dibutuhkan itu semua 279 dari 93 desa atau kelurahan. Yang kosong 30 yang tersebar dari beberapa desa di Kabupaten Sitaro, wilayah yang banyak kosong di Pulau Tagulandang, terutama di Pulau Ruang Desa Lahing Patehi dan Pumpente," ungkapnya.
Vicri menuturkan pihaknya mencatat Desa Lahing Patehi hanya satu pendaftar calon anggota PPS sedangkan Desa Pumpente tidak ada pendaftar. Pihaknya, tetap melakukan perekrutan di dua desa tersebut meski sudah ada wacana relokasi warga.
"Jadi kita masih berupaya, mengisi kekosongan karena bagaimana pun banyak warga di daerah terdampak masih tercatat warga Sitaro," terangnya.
Vicri menuturkan untuk mengisi kekosongan anggota PPS menggunakan ketentuan pada PKPU no 8 tahun 2022 tentang perekrutan Badan Adhoc. Pihaknya, akan melakukan kerjasama dengan lembaga pemberdaya, lembaga profesi, dan lembaga pendidikan.
"Kekosongan kita bekerja sama dengan pemerintah desa, sekolah-sekolah, LSM, Pemda untuk mengisi kekosongan anggota PPS," pungkasnya.
(hsr/hsr)
