.webp)
Pemkab Maybrat, Papua Barat Daya, belum memulangkan 224 kepala keluarga (KK) yang melakukan eksodus pascateror Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena terkendala akses. Pemkab membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun jalan demi mengembalikan warga yang masih mengungsi ke kampung halamannya.
Pemkab Maybrat melaporkan 6.547 warga atau 1.222 KK terpaksa melakukan eksodus imbas serangan OPM terhadap Pos Ramil Kisor, Maybrat, 2 September 2021. Insiden yang mengakibatkan 4 anggota TNI AD gugur itu membuat warga memilih meninggalkan kampung karena khawatir akan teror OPM.
"Masyarakat eksodus mengungsi ke beberapa daerah seperti kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi hingga keluar daerah, yakni Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong," kata Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu kepada detikcom, Senin (20/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selang 32 bulan pascateror OPM, Bernhard menyebut 998 KK sudah dipulangkan secara bertahap. Tersisa 224 KK yang merupakan warga dari Distrik Aifat Timur Jauh dan Distrik Aifat Timur Selatan yang masih mengungsi.
"Masih ada 224 KK belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalan yang belum terbuka," ungkap Bernhard.
Bernhard mengaku pemulangan warga yang melakukan eksodus terhambat medan yang berat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu yang lama agar bisa diakses karena menyeberangi sungai.
"Cuma Distrik Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan ini mamang jauh karena harus melewati sungai dalam 1 hari. Kalau jalan terbuka ada sekitar 7 kampung itu (warga) bisa kembali ke wilayah Aifat Timur Jauh. Sama halnya ke Aifat Timur Selatan," paparnya.
Dia mengaku pembangunan akses jalan sangat dibutuhkan karena sejumlah wilayah tergolong masih terisolir. Bernhard mengasumsikan butuh anggaran sekitar Rp 7,5 miliar untuk membangun jalan termasuk sejumlah fasilitas pelayanan publik di Maybrat.
"Jadi, ada peningkatan ruas Jalan Ayata-Aifam Rp 2 miliar, pembangunan ruas Jalan Wakom-Ainesra Rp 2 miliar, pembangunan ruas jalan Aisa-Makiri Rp 2 miliar, dan pembangunan Kantor Distrik Aifat Timur Jauh di Ainesra Rp 1,5 miliar," sebut Bernhard.
Sementara, lanjut Bernhard, anggaran Pemkab Maybrat terbatas untuk mengakomodir biaya peningkatan jalan. Pihaknya hanya bisa menganggarkan Rp 2 miliar di APBD 2024 untuk pembangunan jalan.
"Kami mau membuka akses jalan dari Aisa ke Aifat Timur Jauh kurang lebih 40 Km, dari Aisa ke Aifat Timur Selatan sekitar 70 Km, ini masih perkiraan. Itu yang sulit untuk kita. Kalau APBD yang kita alokasikan untuk masuk ke dua lokasi itu sekitar Rp 2 miliar," bebernya.
Bernhard berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan anggaran untuk memfasilitasi pembangunan di Maybrat. Sejumlah ruas jalan diharapkan agar diambil alih penanganannya yang sumber anggarannya diakomodir APBN.
"Kalau boleh dari negara membuat jalan dari Susmuk ke Faankario di Kamundan, Kamundan-Aisa, Aisa-Moskona. Kalau jalan itu sudah terbuka, jadi jalan negara maka itu luar biasa, sehingga saudara kita yang ada di pedalaman aksesnya minimal sudah tertangani," ucap Bernhard.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Tantangan Pascapemulangan Warga
Tantangan Pemkab Maybrat tidak hanya membangun infrastruktur saja. Pemkab harus menjamin kebutuhan dasar warga korban serangan OPM yang telah dipulangkan ke kampung halamannya.
"Jujur saja kami sudah sangat sulit untuk kasih makanan saja. Karena janji kamikan kalau mereka kembali ke kampung, otomatis 6 bulan pertama harus kita jamin," ujar Bernhard.
"(Karena) dia mau makan darimana, Kebunnya juga tidak ada. Terus jalan mau kita buka itu diperlukan sekian milliar dan kami tidak akan sanggup," sambungnya.
Bernhard mengemukakan kondisi di Maybrat berangsur aman dan kondusif. Namun masyarakat yang telah kembali ke kampung halaman masih menyesuaikan diri dengan segala keterbatasan.
"Hambatan yang dihadapi saat ini adalah karena kurangnya sarana prasarana, banyaknya kondisi rumah masyarakat yang rusak parah dan belum optimalnya berjalan pemerintahan dan layanan pendidikan serta kesehatan," imbuh Bernhard.
Pemkab Maybrat berupaya agar warga terdampak tetap terlayani dan keamanannya terjamin. Pihaknya juga telah membentuk Tim Percepatan Penanganan Konflik Sosial yang memfasilitasi pemulangan warga yang masih mengungsi.
"Kemudian jaminan keamanan, pembangunan pos keamanan, pembukaan lahan pertanian, dukungan bahan makanan dan alat penerangan bagi masyarakat eksodus, pengaktifan kembali layanan pendidikan dan kesehatan," jelasnya.
