.webp)
Pemkab Maybrat, Papua Barat Daya, membutuhkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar untuk membangun akses jalan demi memulangkan 224 kepala keluarga (KK) yang eksodus pascaserangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka masih mengungsi karena terkendala akses yang belum terbuka.
"Masih ada 224 KK belum bisa kembali ke Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan karena akses jalan yang belum terbuka," kata Penjabat (Pj) Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu kepada detikcom, Senin (20/5/2024).
Bernhard menjelaskan nominal anggaran itu juga untuk pemulihan pascaserangan OPM. Selain pembangunan jalan di Maybrat, juga untuk membangun kantor di dua distrik, yakni Aifat Selatan dan Aifat Timur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, ada peningkatan ruas Jalan Ayata-Aifam Rp 2 miliar, pembangunan ruas Jalan Wakom-Ainesra Rp 2 miliar, pembangunan ruas jalan Aisa-Makiri Rp 2 miliar, dan pembangunan Kantor Distrik Aifat Timur Jauh di Ainesra Rp 1,5 miliar," ungkapnya.
Menurut Bernhard, akses ke Distrik Aifat Timur Jauh dan Distrik Aifat Selatan sulit karena mengakses wilayah itu harus menyeberangi Sungai Kamundan. Jika akses jalan sudah dibangun khususnya Aifat Timur Jauh, dia mengklaim 7 kampung bisa ditinggali.
"Cuma Distrik Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan ini mamang jauh karena harus melewati sungai dalam 1 hari. Kalau jalan terbuka ada sekitar 7 kampung itu (warga) bisa kembali ke wilayah Aifat Timur Jauh. Sama halnya ke Aifat Timur Selatan. Saya cuma bisa lihat dari foto udara," beber Bernhard.
Bernhard mengaku Pemkab Maybrat memiliki kewenangan penanganan ruas jalan yang cukup panjang. Sementara Pemkab Maybrat hanya bisa mengalokasikan anggaran pembangunan jalan di APBD 2024 sekitar Rp 2 miliar.
"Kami mau membuka akses jalan dari Aisa ke Aifat Timur Jauh kurang lebih 40 Km, dari Aisa ke Aifat Timur Selatan sekitar 70 Km, ini masih perkiraan. Itu yang sulit untuk kita. Kalau APBD yang kita alokasikan untuk masuk ke dua lokasi itu sekitar Rp 2 miliar," bebernya.
Pemkab Maybrat pun akan mengajukan permohonan bantuan anggaran ke pemerintah pusat untuk pembangunan akses agar warga yang eksodus bisa kembali pulang ke kampung halaman. Dia berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih pembangunan akses di Maybrat.
"Kalau boleh dari negara membuat jalan dari Susmuk ke Faankario di Kamundan, Kamundan-Aisa, Aisa-Moskona. Kalau jalan itu sudah terbuka, jadi jalan negara maka itu luar biasa. Sehingga saudara kita yang ada di pedalaman aksesnya minimal sudah tertangani," tegas Bernhard.
Bernhard mengungkap Pemkab Maybrat kini dalam kesulitan. Pasalnya pihaknya juga harus mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat, baik makan hingga air bersih.
"Jujur saja kami sudah sangat sulit untuk kasih makanan saja. Karena janji kamikan kalau mereka kembali ke kampung otomatis 6 bulan pertama harus kita jamin, dia mau makan darimana. Kebunnya juga tidak ada. Terus jalan mau kita buka itu diperlukan sekian milliar dan kami tidak akan sanggup," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 6.574 warga atau 1.222 kepala keluarga melakukan eksodus imbas serangan OPM di Posramil Kisor pada 2 September lalu. Warga memutuskan mengungsi di berbagai wilayah di Sorong.
"Pasca terjadinya konflik sosial terakhir kali pada tahun 2021 di wilayah Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya yang mengakibatkan sebanyak 6.547 orang masyarakat memilih meninggalkan kampungnya," sebut Bernhard.
"Masyarakat eksodus mengungsi ke beberapa daerah seperti kampung Susumuk, Kumurkek, Ayawasi hingga keluar daerah yakni Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong," lanjutnya.
Sejauh ini kata Bernhard, sudah ada 998 KK yang dipulangkan dan tersisa 224 KK yang masih mengungsi. Total 224 KK itu mengungsi wilayah Ayata hingga Distrik Aifat Timur.
"Dari 1.222 kepala keluarga, yang pulang itu sebanyak 998 KK. Jadi tersisa 224 KK," tandasnya.
(sar/asm)
