.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh siap melanjutkan program yang telah dicanangkan oleh Pj Gubernur sebelumnya, Bahtiar Baharuddin. Zudan mengaku mesti menjalankannya karena sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov Sulsel.
"Program pemerintah itu kan sudah ada di RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Kemudian itu dirinci dalam Perda APBD dengan penganggaran di dalamnya dan ada beberapa program. Saya ini kan Pj, Pj itu sudah masuk di tengah. Jadi saya tidak mengubah RKPD, APBD sekarang," kata Zudan kepada detikSulsel, Sabtu (18/5/2024).
Zudan juga menyebut tugas utamanya sebagai Pj Gubernur dititikberatkan untuk pelayanan publik dan mengoptimalkan pelayanan birokrasi. Dia juga bertugas membangun komunikasi pemerintahan yang efektif dengan 24 kabupaten/kota di Sulsel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tugas saya mempercepat pelayanan birokrasi, mempercepat pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Mendorong masyarakat tetap sehat. Misalnya, ya, kita lakukan koordinasi pemerintahan efektif antara kabupaten dan provinsi," sebutnya.
"Jadi kan tugas Pj Gubernur ada 2, sebagai kepala daerah dan perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk koordinasi dengan para bupati/wali kota melaksanakan pembangunan di daerah agar efektif," lanjut Zudan.
Selanjutnya, sebagai perwakilan pemerintah pusat di provinsi, dia bertanggungjawab atas seluruh target dari program nasional yang telah ditetapkan. Misalnya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas pendidikan.
"Agar stunting di kabupaten bisa tertangani dengan baik, kemiskinan bisa ditangani dengan baik, pendidikan ditangani dengan baik, pelayanan Dukcapil dilayani dengan baik. Seperti itu, saya masih mengumpulkan informasi dari kepala OPD (lingkup Pemprov Sulsel)," pungkasnya.
Diketahui, saat menjabat Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar mengungkap 8 program prioritasnya di Sulsel yang selaras dengan program pemerintah pusat. Salah satu program tersebut yakni menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Tujuh program lainnya, yakni: pengendalian inflasi; penanganan stunting dan gizi buruk; pengentasan kemiskinan ekstrem; ketahanan dan kedaulatan pangan; kemudahan pelayanan publik dan investasi; sinergi program prioritas nasional dan daerah; dan stabilitas sosial, politik, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
(asm/hmw)
