.webp)
Tes tertulis untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga saat ini masih bergulir. Tes tertulis ini dijadwalkan berlangsung mulai 15 hingga 18 Mei 2024.
Bagi para peserta calon PPS sebaiknya sudah mempersiapkan diri menghadapi tes dengan latihan menjawab soal. Untuk itu, terdapat banyak kisi-kisi tes tertulis PPS Pilkada yang bisa dipelajari peserta sebagai persiapan.
Berikut detikSulsel telah menyajikan kumpulan kisi-kisi tertulis PPS Pilkada 2024 beserta kunci jawabannya. Yuk, berlatih!
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kisi-kisi Tes Tertulis PPS Pilkada 2024
1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu...
a. 1 hari (hari yang sama dengan hari pemungutan suara)
b. 2 hari setelah pemungutan suara
c. 3 hari setelah pemungutan suara
d. 4 hari setelah pemungutan suara
e. 5 hari setelah pemungutan suara
Kunci Jawaban: A
2. Untuk Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat ...
a. Menyerahkan kepada KPPS
b. Harus didampingi oleh POLISI
c. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh HANSIP
d. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih
e. Didampingi oleh KPPS dan PTPS berdasarkan Musyawarah penyelenggara Pemilu
Kunci Jawaban: D
3. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan Pilkada serentak ke...
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e. 9
Kunci Jawaban: B
4. Berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan/desa...
a. 9 orang
b. 11 orang
c. 7 orang
d. 3 orang
e. 4 orang
Kunci Jawaban: D
5. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah...
a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan
b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh
c. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam DPTb
d. Jawaban A dan C benar
e. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: E
6. Berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali...
a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia paling rendah 22 tahun
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
e. Tidak menjadi anggota partai politik
Kunci Jawaban: B
7. Di Indonesia Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun...
a. 2004
b. 2009
c. 2014
d. 2015
e. 2019
Kunci Jawaban: D
8. Kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945?
a. Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh BPUPKI
b. Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh BPUPKI
c. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh BPUPKI
d. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI
e. Pada tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI
Kunci Jawaban: D
9. Apa singkatan KPPS?
a. Kelompok Panitia Pemungutan Suara
b. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
c. Kelompok Penyelenggara Perhitungan Suara
d. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
e. Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara
Kunci Jawaban: D
10. Pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah...
a. Mengumumkan daftar pemilih tetap
b. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih
c. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
d. Menentukan hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPS)
Kunci Jawaban: C
11. Yang berwenang menentukan jumlah TPS adalah
a. KPU Kabupaten/Kota
b. PPK
c. PPS atas nama PPK
d. PPS
e. Pantarlih atas nama PPS
Kunci Jawaban: D
12. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS ?
a. PPS
b. PPK
c. KPU Kabupaten/Kota
d. KPU Provinsi
e. KPU
Kunci Jawaban: A
13. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, yaitu
a. DPRD
b. Rapat Pleno
c. KPU Pusat
d. Gubernur
e. Walikota
Kunci Jawaban: B
14. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh ...
a. Presiden
b. DPR
c. DPRD Provinsi setempat
d. Menteri Dalam Negeri
e. KPU
Kunci Jawaban: D
15. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 Tahun 2017, kecuali ...
a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel
Kunci Jawaban: B
16. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah..
a. Menghormati dan menghargai orang lain
b. Menilai baik hasil kerja orang lain
c. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain
d. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan
e. Berani membela kebenaran dan keadilan
Kunci Jawaban: E
17. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus ...
a. Terdaftar sebagai pemilih
b. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya
c. Menjadi anggota Parpol
d. Bukan anggota TNI/Polri
e. Memiliki kartu keluarga
Kunci Jawaban: A
18. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat Kabupaten/Kota?
a. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 300 orang
b. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 500 orang
c. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang
d. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 2.000 orang
e. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3.000 orang
Kunci Jawaban: C
19. Salah satu tugas KPPS adalah
a. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS
b. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS
c. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
d. Jawaban a dan b benar
e. Jawaban b dan c benar
Kunci Jawaban: A
20. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye?
a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik
Kunci Jawaban: E
21. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih maka ditetapkan sebagai ...
a. Daftar pemilih sementara
b. Daftar pemilih tetap
c. Daftar peserta pemilih
d. Daftar pemilik kartu pemilih
e. Daftar undangan pemilih
Kunci Jawaban: A
22. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh..
a. KPUD
b. BAWASLU
c. PPK
d. PPS
e. KPPS
Kunci Jawaban: A
23. Dalam kampanye dilarang melibatkan..
a. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala negara
b. Pelajar/mahasiswa
c. Orang jompo
d. Anggota non partai
e. Anggota Ormas
Kunci Jawaban: A
24. Partai politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ....
a. mengembangkan kehidupan politik
b. sebagai partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
c. mewujudkan cita-cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
d. menentukan sistem pemerintahan
Kunci Jawaban: B
25. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan...
a. Dasar dan ideologi Negara
b. Kemauan Negara
c. Keputusan bersama seluruh rakyat
d. Pemikiran negara baru
Kunci Jawaban: A
26. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah...
a. Nilai kerohanian
b. Nilai filosofis
c. Nilai filsafat
d. Nilai abstrak
Kunci Jawaban: A
27. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah.....
a. BPUPKI
b. PPKI
c. Panitia kecil
d. Panitia Sembilan
Kunci Jawaban: D
28. Yang bukan menjadi isi konstitusi adalah
a. Sifat, bentuk negara dan bentuk pemerintahan
b. Identitas Negara
c. Jaminan hak-hak asasi manusia
d. Dasar filsafat suatu Negara
Kunci Jawaban: B
29. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi :
a. Pribadi
b. Perlakuan dan perlindungan
c. Politik
d. Sosial budaya
Kunci Jawaban: A
30. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, Hal ini dapat disimpulkan dari :
a. Supersemar 11 Maret 1966
b. Pembukaan UUD 1945 alinea 1
c. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
d. Dekrit Presiden
Kunci Jawaban: C
31. Salah satu hal yang menyebabkan seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah ....
a. dapat memiliki kewarganegaraannya sendiri
b. bertempat tinggal di negara asing karena tugas Negara
c. laki-laki Indonesia kawin dengan wanita asing
d. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan
Kunci Jawaban: D
32. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota ....
a. MPR, DPR, dan Presiden
b. MPR, DPR, dan DPRD I
c. MPR, DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
d. DPR, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II
e. Presiden, Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II."
Kunci Jawaban: C
33. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul "To Treatises Civil Government" bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu ....
a. Legislatif, Eksekutif, dan Federatif
b. Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif
c. Legislatif, Eksekutif, dan Deklaratif
d. Legislatif, Eksekutif, dan Demokratif
e. Legislatif, Demokratif, dan Federatif
Kunci Jawaban: A
34. Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang Politik adalah ....
a. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya
b. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya
c. Menghalalkan segala macam cara demi partainya
d. Menghindari praktik-praktik politik kotor
Kunci Jawaban: D
35. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia ....
a. berpartisipasi politik
b. insan politik
c. kaderisasi politik
d. makhluk politik
Kunci Jawaban: B
36. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang ...
a. Budaya
b. Sosial
c. Ekonomi
d. Politik
Kunci Jawaban: A
37. Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan ...
a. Otoriterisme
b. Sosialisme
c. Marxisme
d. Nasionalisme
Kunci Jawaban: D
38. Dari tinjauan historis kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat...
a. Feudal militeristis
b. Diktator militeristis
c. Feodal oligarkis
d. Demokratis Pancasila
Kunci Jawaban: D
39. Perjuangan pergerakan Budi Utomo dimaksudkan dalam rangka mewujudkan ...
a. Cita-cita kebangsaan
b. Cita-cita kaum intelektual
c. Penghapusan kebodohan
d. Penghapusan feodalisme
Kunci Jawaban: A
40. Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah
a. Pemilihan umum untuk memilih presiden dan Wakil Presiden
b. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
c. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah
d. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e. Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota
Kunci Jawaban: E
41. Hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara harus dituangkan dalam...
a. C hasil sirekap
b. Daftar hadir Panwascam
c. Berita acara PPK
d. Berita acara dan sertifikat C hasil rekapitulasi
e. Format tulisan dalam model KPU
Kunci Jawaban: D
42. Berita Acara (BA) dan sertifikat D hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan ditandatangani oleh...
a. Ketua KPU, ketua Panwascam dan saksi peserta Pemilu yang hadir
b. Seluruh anggota PPK dan saksi peserta Pemilu yang hadir
c. Keseluruhan saksi peserta Pemilu yang hadir
d. Seluruh anggota PPK, dan panwascam serta saksi peserta Pemilu yang hadir
e. Seluruh anggota PPS dan PPK serta saksi peserta Pemilu yang hadir
Kunci Jawaban: B
43. Sebagai negara demokrasi paham yang dianut bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah paham...
a. Individualisme
b. Liberalisme
c. Persaudaraan
d. Integral dan kesatuan
Kunci Jawaban: D
44. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah ....
a. Budaya
b. Bahasa
c. Lagu Kebangsaan
d. Sosial
Kunci Jawaban: B
45. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada....
a. DPA (Dewan Pertimbangan Agung )
b. Mahkamah Konstitusi
c. Mahkamah Agung
d. Seluruh anggota DPR
Kunci Jawaban: B
46. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu...
a. 1 hari (hari yang sama dengan hari pemungutan suara)
b. 2 hari setelah pemungutan suara
c. 3 hari setelah pemungutan suara
d. 4 hari sebelum pemungutan suara
e. 5 hari sebelum pemungutan suara
Kunci Jawaban: A
47. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK, kecuali...
a. Surat suara calon pemimpin kepala daerah
b. Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara
c. Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara
d. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel
e. Daftar hadir pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara
Kunci Jawaban: E
48. Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya dari PPK ke PPK diawasi oleh...
a. PPKD
b. Anggota PPS
c. Anggota PPK
d. Panwaslu kecamatan
e. Bawaslu kabupaten
Kunci Jawaban: D
49. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kejaksaan Agung RI membentuk...
a. GAKU
b. GAKK
c. Pegak
d. SIAKE
Kunci Jawaban: B
50. Warga negara yang tidak memiliki hak memilih adalah, kecuali...
a. Anggota TNI
b. Anggota Polri
c. Warga negara yang dicabut hak politiknya oleh pengadilan
d. Purnawirawan TNI/Polri
Kunci Jawaban: D
51. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh...
a. KPPS
b. PPS
c. KPU
d. KPU kab/kota
e. Bawaslu kab/kota
Kunci Jawaban: D
52. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali ...
a. Dalam hal calon wakil kepada daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
b. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur
c. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah
d. Calon kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap, mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya
e. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri
Kunci Jawaban: E
53. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode...
a. Akomodasi
b. Kompromi
c. Kolaborasi
d. Kompetisi
e. Remisi
Kunci Jawaban: B
54. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat oleh...
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU kabupaten/kota
e. KPU provinsi
Kunci Jawaban: B
55. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari...
a. KPPS
b. PPK
c. KPU kabupaten/kota
d. Panwaslu kecamatan
e. Semua Kunci Jawaban: salah
Kunci Jawaban: A
56. Mengawasi pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari TPS sampai ke PPK merupakan bagian dari...
a. Kewajiban panitia pengawas Pemilu kecamatan
b. Wewenang panitia pengawas Pemilu kecamatan
c. Tugas panitia pengawas Pemilu kecamatan
d. Semua Kunci Jawaban: benar
Kunci Jawaban: C
57. Berdasarkan UU tentang Pemilihan Pilkada, rekapitulasi hasil perhitungan ulang PPK, KPU kab/kota harus dilaksanakan dan selesai pada...
a. 7 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi
b. 3 setelah pelaksanaan rekapitulasi
c. 2 setelah pelaksanaan rekapitulasi
d. 1 setelah pelaksanaan rekapitulasi
e. Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi
Kunci Jawaban: E
58. Untuk membantu menentukan status laporan sebagai pelanggaran atau bukan administrasi, pengawas Pemilu memutuskan berdasarkan hasil...
a. Konsultasi
b. Kajian
c. Pleno
d. Klarifikasi
Kunci Jawaban: B
59. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini...
a. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain
b. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan SARA
c. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris
d. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi
e. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok
Kunci Jawaban: B
60. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar yaitu...
a. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas
b. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
c. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas
d. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum dan sama kedudukannya didepan hukum
e. Mandiri, jujur, adil, dan Makmur
Kunci Jawaban: A
61. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah...
a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
d. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Kunci Jawaban: D
62. Kedudukan kantor KPU terletak dimana?
a. KPU berkedudukan di Jakarta
b. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
c. KPU berkantor di provinsi DKI Jakarta
d. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta
e. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi dan KPU Kab/Kota di masing-masing Kabupaten/kota
Kunci Jawaban: B
63. Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945?
a. 4 orang setiap provinsi
b. Tidak melebihi 50 persen jumlah anggota DPR RI
c. Tidak melebihi 30 persen jumlah anggota DPR RI
d. Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI
e. Tidak lebih dari seperempat jumlah anggota DPR RI
Kunci Jawaban: D
64. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (PERPU), seperti:
a. PERPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
b. PERPU No. 4 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
c. PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
d. PERPU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
e. PERPI No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Kunci Jawaban: C
65. Dalam perubahan Undang-undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan?
a. Dasar Negara dan sistem kenegaraan
b. Sistem kewarganegaraan
c. Sistem Negara dan pemerintahan
d. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
e. Semua benar
Kunci Jawaban: D
66. Amandemen UUD 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR, pada:
a. 10 Agustus 2001
b. 10 Agustus 2001
c. 10 Agustus 2002
d. 18 Agustus 2002
e. 19 Oktober 2002
Kunci Jawaban: C
67. KPU menjalankan tugasnya secara
a. Berkelanjutan
b. Terus menerus
c. Berkesinambungan
d. Berkepastian
e. Terencana
Kunci Jawaban: C
68. Dalam pembukaan (preambule) UUD 1945, pernyataan 'negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat' terdapat pada alinea ke berapa?
a. Alinea pertama
b. Alinea kedua
c. Alinea ketiga
d. Alinea keempat
e. Alinea kelima
Kunci Jawaban: D
69. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam UUD 1945 pasal:
a. Pasal 24 ayat (1)
b. Pasal 24A ayat (1)
c. Pasal 24B ayat (1)
d. Pasal 24C ayat (1)
e. Pasal 25 ayat (1)
Kunci Jawaban: D
70. Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara tegas di dalam UUD 1945, yaitu pada:
a. Pembukan UUD 1945 alinea kedua
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga
c. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
d. UUD 1945 pasal 1
e. UUD 1945 pasal 2
Kunci Jawaban: C
71. Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/wakil presiden?
a. Hak angket dan interpelasi DPR RI
b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
c. Pemilu secara langsung yang telah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali
d. DPR RI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Kunci Jawaban: E
72. Dalam menjalankan tugasnya, ketua KPU provinsi bertanggung jawab kepada
a. KPU RI
b. Ketua KPU RI
c. KPU RI dan DPRD Provinsi
d. KPU RI, Gubernur dan DPRD Provinsi
e. Rapat pleno
Kunci Jawaban: E
73. Gakkumdu adalah akronim dari
a. Penegak Hukum Pemilu Terpadu
b. Penegakan Hukum Pidana Pemilu
c. Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu
d. Penegakan Hukum Terpadu
e. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Kunci Jawaban: E
74. UU No. 7 tahun 2017 terdiri dari, antara lain
a. Terdiri dari 575 pasal
b. Terdiri dari 5 buku
c. Terdiri dari 4 buku
d. Tiga lampiran
e. Halaman penjelasan atas Undang-undang
Kunci Jawaban: E
75. Judicial review terhadap UU No 7 tahun 2017 ditujukan kepada?
a. DPR RI dan Presiden
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
e. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi
Kunci Jawaban: C
76. Rencana strategis Bawaslu tahun 2015-2019 tertuang dalam?
a. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2014
b. Perbawaslu nomor 16 Tahun 2014
c. Perbawaslu nomor 15 Tahun 2014
d. Perbawaslu nomor 16 Tahun 2015
e. Perbawaslu nomor 18 Tahun 2015
Kunci Jawaban: C
77. DP4 digunakan untuk
a. Bahan Coklit PPDP
b. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
c. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
d. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
e. Benar semua
Kunci Jawaban: B
78. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun..
a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2002
e. 2022
Kunci Jawaban: B
79. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPD dan dicatat dalam
a. Daftar pemilih baru
b. Daftar pemilih potensial
c. Daftar peserta pemilih
d. Daftar pemilih tambahan
e. Daftar anggota pemilih
Kunci Jawaban: D
80. Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak..
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Kunci Jawaban: A
81. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila..
a. Ketuhanan yang Maha Esa
b. Kemanusaiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Kunci Jawaban: B
82. Yang tidak termasuk dalam alat bukti adalah sebagai berikut, kecuali:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Keterangan terdakwa
d. Surat
e. Corpus delict
Kunci Jawaban: E
83. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali disebut dalam kitab?
a. Sutasoma karangan Mpu Tantular
b. Sutasoma karangan Mpu Prapanca
c. Negarakertagama karangan Mpu Prapanca
d. Negarakertagama karangan Mpu Tantular
e. Negarakertagama karangan Mpu Gandring
Kunci Jawaban: A
84. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh
a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. KPU Prov
Kunci Jawaban: D
85. Di bawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah..
a. Proklamasi 17 Agustus 1945
b. UUD 1945
c. Dekrit Presiden
d. Supersemar
e. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: E
86. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh
a. KPU
b. PPK
c. PANWAS
d. PPS
e. Petugas Kelurahan
Kunci Jawaban: D
87. Dalam Pemilu Legislatif, system yang digunakan adalah:
a. Proporsional tertutup
b. Proporsional terbuka
c. Distrik berwakil banyak
d. Semua jawaban benar"
Kunci Jawaban: B
88. Sebutkan asas penyelenggaraan Pemilu
a. Jujur dan Adil
b. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
c. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
d. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: C
89. Kode etik penyelenggara Pemilu diatur dalam:
a. KUHP
b. UUD 1945
c. UU No. 7 Tahun 2017
d. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Kunci Jawaban: D
90. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah...
a. Membayar pajak tepat pada waktunya
b. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum
c. Membeli produk buatan dalam negeri
d. Menggunakan hak pilih dalam pemilu
Kunci Jawaban: A
91. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah...
a. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur
b. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia
c. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial
d. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara
Kunci Jawaban: D
92. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam iklim politik ketatanegaraan yang ...
a. Oligarkis
b. Demokratis
c. Militeristis
d. Otokratis
Kunci Jawaban: B
93. Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali...
a. Berusia minimal 17 tahun
b. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah
c. Terdaftar di BPJS Kesehatan
d. Warga Negara Indonesia
e. Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan
94. Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan di antaranya adalah...
a. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan adanya bukti yang cukup tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu
b. Melarang pelaksanaan kampanye Pemilu
c. Melarang peserta Pemilu yang bersangkutan untuk mengikuti kampanye Pemilu berikutnya
d. Menghentikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu
e. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: C
95. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di ...
a. Rumah Laksamana Maeda
b. Rumah Bung Karno
c. Lapangan Merdeka
d. Bundaran HI
Kunci Jawaban: D
96. Demokrasi liberal yang dikembangkan Indonesia pada tahun 1950-1959 dimaksud untuk menegakkan ...
a. Kewibawaan pemerintah
b. Pemerintahan yang efektif
c. Pemerintahan yang efisien
d. Hak asasi manusia
Kunci Jawaban: D
97. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, kecuali...
a. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU
b. Melakukan Tindakan yang melampaui batas wewenang
c. Memiliki keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta Pemilu
e. Tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
Kunci Jawaban: E
98. Pelantikan KPU provinsi dilakukan oleh...
a. Menteri Dalam Negeri
b. Gubernur
c. Ketua DPRD provinsi
d. KPU
e. Ketua Pengadilan
Kunci Jawaban: D
99. Istilah Pengawas Pemilu muncul pertama kali pada tahun...
a. 1971
b. 1955
c. 1977
d. 1982
Kunci Jawaban: D
100. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terakhir diubah dengan ketentuan berupa...
a. Perpu Nomor 1 Tahun 2020
b. Perpu Nomor 2 Tahun 2022
c. Perpu Nomor 1 Tahun 2022
d. UU Nomor 1 Tahun 2022
e. UU Nomor 2 Tahun 2022
Kunci Jawaban: C
101. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan..
a. Ketua KPPS
b. Ketua PPS
c. Ketua PPK
d. Ketua KPU kabupaten/kota
e. Ketua KPU Provinsi
Kunci Jawaban: B
102. Calon anggota peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye kepada...
a. KPU
b. KPU Provinsi
c. KPU melalui KPU provinsi
d. KPU kabupaten/kota
e. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: D
103. Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari...
a. Pihak asing
b. Pemerintah, Pemerintah Daerah
c. BUMN dan BUMD
d. Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa
e. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: E
104. Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk oleh...
a. KPU kabupaten/kota
b. PPK
c. PPS
d. Panwaslu
e. Bawaslu
Kunci Jawaban: C
105. Berikut ini yang bukan merupakan syarat formil adalah...
a. Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan
b. Pihak terlapor
c. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu
d. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain
e. Peristiwa dan uraian kejadian
Kunci Jawaban: E
106. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, di antaranya adalah...
a. Nomor Induk Kependudukan
b. Nama lengkap pemilih
c. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir
d. Alamat domisili pemilih
e. Semua jawaban benar
Kunci Jawaban: E
107. Berapakah jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS...
a. 9-7-5-5-3-7
b. 7-5-3-5-3-5
c. 7-5-5-5-3-7
d. 5-5-3-5-3-7
e. 5-5-5-3-1-7
Kunci Jawaban: C
108. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh...
a. KPU
b. KPU provinsi
c. KPU kabupaten/kota
d. Bupati/walikota
e. Camat
Kunci Jawaban: C
109. Setelah memperbaiki dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), kegiatan PPS ialah...
a. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
b. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)
d. Menentukan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
e. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK
Kunci Jawaban: E
110. Berikut ini syarat menjadi Pantarlih Pemilu 2024, kecuali...
a. Berusia paling rendah 17 tahun
b. Berdomisili di wilayah kerja Pantarlih
c. Mampu secara jasmani dan rohani
d. Minimal lulusan SMA/sederajat
e. Menjadi anggota partai politik peserta Pemilu 2024
Kunci Jawaban: E
111. Lagu mars Pemilu pasca reformasi digunakan mulai Pemilu tahun 2004. Siapakah pengarangnya...
a. Ismail Marzuki
b. Nurhidayat Sardini
c. Mochtar Embut
d. Nortier Simanungkalit
Kunci Jawaban: D
112. Bentuk pemerintahan atau administrasi di mana para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka adalah...
a. Oligarki
b. Aristokrasi
c. Monarki
d. Meritokrasi
Kunci Jawaban: D
113. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus...
a. Menjadi anggota Parpol
b. Terdaftar sebagai pemilih
c. Bukan anggota TNI/Polri
d. Sudah pernah memilih pada Pemilu sebelumnya
e. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya
Kunci Jawaban: B
114. Pada saat pertama lahirnya negara Republik Indonesia, suasana masih penuh dengan kekacauan dan ketegangan, disebabkan oleh...
a. Pemberontakan dalam negeri
b. Perang dunia kedua
c. Politik adu domba
d. Politik identitas
Kunci Jawaban: B
115. Pada amandemen berapa yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden secara langsung...
a. Amandemen ke-1
b. Amandemen ke-2
c. Amandemen ke-1 dan ke-2
d. Amandemen ke-3 dan ke-4
Kunci Jawaban: D
116. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan Pemilu adalah...
a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
b. Mewujudkan Pemilu yang ada dan berintegritas
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
d. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
Kunci Jawaban: D
117. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di, kecuali...
a. Tempat ibadah termasuk halaman
b. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan
c. Gedung milik pemerintah
d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)
e. Tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta
Kunci Jawaban: E
118. Tugas ketua PPK adalah sebagai berikut, kecuali...
a. Memimpin kegiatan PPK
b. Mengawasi kegiatan Panwascam
c. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
d. Menandatangani laporan hasil kegiatan perhitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan/atau elektronik
e. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten/kota
Kunci Jawaban: B
119. Berikut merupakan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, kecuali...
a. Kotak suara
b. Surat suara
c. Bilik suara
d. Tanda pengenal KPPS
e. Tinda
Kunci Jawaban: D
120. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea...
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
Kunci Jawaban: D
121. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal...
a. 15 Agustus 1945
b. 16 Agustus 1945
c. 17 Agustus 1945
d. 18 Agustus 1945
e. 19 Agustus 1945
Kunci Jawaban: D
Tentang Soal CAT PPS Pilkada 2024
Mengutip Antara, setiap peserta calon anggota PPS Pilkada 2024 akan mengerjakan sebanyak 75 soal tes tertulis. Keseluruhan soal tersebut terbagi menjadi tiga materi yakni pengetahuan kebangsaan, kompetensi dasar, dan pengetahuan kepemiluan.
Adapun jumlah soal untuk masing-masing materi berbeda-beda. Berikut rincian jumlah soalnya:
- Pengetahuan Kebangsaan: 20 Soal
- Kompetensi Dasar: 20 soal
- Kepemiluan: 35 soal
Pada proses pengerjaan, para peserta diberi waktu 90 menit untuk menyelesaikan keseluruhan soal. Adapun seleksi tertulis ini dilakukan dengan sistem Computer Assisted Testing (CAT).
Jadwal Rangkaian Tes PPS Pilkada 2024
Pembentukan PPS Pilkada 2024 dilakukan dengan tiga tahapan seleksi. Yakni seleksi penelitian administrasi, tes tertulis, dan wawancara.
Saat ini rangkaian seleksi PPS Pilkada 2024 sudah sampai pada tes tertulis. Berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, hasil tes tertulis PPS Pilkada 2024 akan diumumkan pada 19 Mei 2024.
Setelahnya, peserta calon anggota PPS Pilkada 2024 yang lolos akan melanjutkan ke tahap wawancara. Agar lebih jelas, berikut jadwal tes PPS Pilkada 2024 selengkapnya:
- Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS: 2-6 Mei 2024
- Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS: 2-8 Mei 2024
- Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS: 9-11 Mei 2024
- Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS: 3-12 Mei 2024
- Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS: 13-14 Mei 2024 2 Hari
- Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS: 15-18 Mei 2024
- Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS: 19-20 Mei 2024
- Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS: 13-20 Mei 2024
Demikianlah kumpulan kisi-kisi tes tertulis PPS Pilkada 2024 dan kunci jawabannya. Semoga bermanfaat!
(edr/alk)
