.webp)
Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ina Kartika Sari buka suara soal dugaan suap seleksi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI). Dia mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel akan disampaikan ke publik.
"Insyaallah akan ada penyampaian secara terbuka disampaikan ke teman-teman (publik)," kata Andi Ina kepada detikSulsel, Kamis (9/5/2024).
Dia pun tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait kasus tersebut dengan alasan menjaga situasi di internal DPRD Sulsel. Andi Ina menegaskan DPRD Sulsel secara kelembagaan belum bersikap soal nama-nama yang lolos dari hasil seleksi yang diumumkan Komisi A beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada pi (belum diteruskan ke Pemprov), belum ada keputusan secara kelembagaan (soal hasil fit and proper test)," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel Arfandy Idris enggan memberi tanggapan terkait dugaan suap seleksi komisioner KPID dan KI. Dia mengaku masih akan melihat perkembangan ke depan terkait masalah ini.
"Kita belum mau (beri keterangan) karena belum ada kepastian ini," katanya.
Sebelumnya diberitakan, BK DPRD Sulsel menyatakan sedang mengusut kasus dugaan suap seleksi komisioner di KPID dan KI yang melibatkan oknum anggota Komisi A DPRD Sulsel. Dalam laporan tersebut, disebutkan oknum legislator meminta uang Rp 50 juta untuk meloloskan calon komisioner.
"Ada yang melapor bahwa ada (peserta) yang ditawari kalau mau lulus setor uang. Dia diminta (setor) tapi dia tidak mau. Dia ditawari setor uang, ada nominalnya. Sekitar Rp 50 jutaan," ungkap Wakil Ketua BK DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Kamis (9/5).
Selle tidak menyebut sosok yang melaporkan dugaan praktik transaksional saat tahapan seleksi fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner ini. Namun dia menyebut sudah mengantongi sejumlah nama legislator yang diduga terlibat
"Artinya ini bukan soal menerima uang atau tidak tetapi dengan adanya itu, menurut saya sangat tidak etis. Ada beberapa (oknum legislator)," jelasnya.
(hsr/hsr)
