.webp)
Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusut kasus dugaan suap seleksi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi tingkat Sulsel yang melibatkan oknum anggota Komisi A DPRD Sulsel. Perkara ini ditindaklanjuti usai BK menerima laporan adanya oknum legislator meminta uang Rp 50 juta untuk meloloskan calon komisioner.
"Ada yang melapor bahwa ada (peserta) yang ditawari kalau mau lulus setor uang. Dia diminta (setor) tapi dia tidak mau. Dia ditawari setor uang, ada nominalnya. Sekitar Rp 50 jutaan," ungkap Wakil Ketua BK DPRD Sulsel Selle KS Dalle kepada detikSulsel, Kamis (9/5/2024).
Selle tidak menyebut sosok yang melaporkan dugaan praktik transaksional saat tahapan seleksi fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner ini. Namun dia menyebut sudah mengantongi sejumlah nama legislator yang diduga terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya ini bukan soal menerima uang atau tidak tetapi dengan adanya itu, menurut saya sangat tidak etis. Ada beberapa (oknum legislator)," jelasnya.
Selle menegaskan, BK DPRD Sulsel fokus pada dugaan pelanggaran etik dalam perkara tersebut. Jika terbukti terlibat, pihaknya bisa mengusulkan agar oknum legislator diberhentikan dan dilakukan pergantian antarwaktu (PAW).
"Tingkatan paling tinggi meminta kepada partai untuk mengambil tindakan misalnya PAW, itu paling berat. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi proses PAW karena masa jabatan kurang 6 bulan. Kalau konsen kami lebih kepada menjaga muruah lembaga bukan lagi ke orang per orang," jelasnya.
Selle menyebut BK sudah menyurat ke pimpinan DPRD soal sorotan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan suap tersebut. Pihaknya masih fokus melakukan penyelidikan.
"BK sudah menyurat resmi ke pimpinan. Mengingatkan ke pimpinan komisi A soal desas-desus itu," imbuh Selle.
Legislator Demokrat ini mengatakan, hasil seleksi calon komisioner KPID dan KI Sulsel bahkan bisa saja dianulir jika dalam pelaksanaannya terbukti ada permintaan suap. Saat ini, lanjutnya, BK intens melaporkan ke pimpinan terkait hasil penelusuran atas laporan yang diterimanya.
"Makanya kalau memang betul-betul terbukti, kita akan rekomendasikan untuk menganulir itu (hasil fit and proper tes) ini soal etika yang tidak bisa ditoleransi, pelanggaran etis yang tidak bisa ditoleransi," tegas Selle.
Dia pun berharap agar pimpinan DPRD Sulsel mengambil keputusan yang tepat sebelum hasil fit and proper test itu diteruskan ke Pemprov Sulsel. Apalagi, sampai saat ini pimpinan DPRD Sulsel belum mengambil keputusan soal seleksi dua lembaga tersebut.
"Itu ranah pimpinan (akan diteruskan atau tidak ke Pemprov), kebijakan pimpinan, mungkin pimpinan masih menahan dan pada saatnya akan mengambil keputusan apakah meneruskan ke gubernur atau menganulir untuk seleksi ulang," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari enggan berkomentar terlalu jauh soal tahapan fit and proper test calon komisioner di KI dan KPID Sulsel yang dilakukan komisi A tersebut. Dia berjanji akan menyampaikan secara terbuka ke publik soal sikap DPRD Sulsel terhadap berbagai desas-desus pada seleksi ini.
"Insyaallah akan ada penyampaian secara terbuka disampaikan ke teman-teman," kata Andi Ina yang dikonfirmasi terpisah.
Diketahui, Komisi A DPRD Sulsel telah melakukan fit and proper test terhadap 10 calon komisioner KI dan 21 calon komisioner KPID. Tes tersebut berlangsung secara tertutup di ruang Komisi A DPRD Sulsel pada Selasa (16/4).
Belakangan beredar 5 komisioner KI terpilih, yakni Fauziah Erwin, Subhan, Herman, Nurhikmah dan Abdul Kadir Patwa. Sementara 7 komisioner KPID terpilih, yakni Hamka, Irwan Ade Saputra, Marselius Gusti Palumpum, Nasruddin, Poppy Trisnawati, Abdi Rahmat dan Ahmad Kaimuddin Ombe.
(sar/sar)
