.webp)
Anggota DPRD Kabupaten Wajo Elfrianto menyoroti penebangan pohon yang membuat hutan menjadi gundul sehingga memicu terjadinya banjir. Elfrianto pun mendesak Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan rehabilitasi hutan untuk mencegah bencana ini terulang.
"Wajo, Luwu dan daerah lain hanya kena dampaknya karena di hulu hutan di gunung gundul karena dilakukan penebangan pohon untuk pembukaan perkebunan, pemakaian kayu, dan tambang. Wajo dan Sidrap itu penebangan pohon untuk Luwu tambang di Latimojong," ujar Elfrianto kepada detikSulsel, Kamis (9/5/2024).
Elfrianto mengatakan, pemerintah harus mengedepankan mitigasi bencana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dia menjelaskan, mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka dari itu pemerintah dan seluruh stakeholder harus memikirkan dan ada tindakan kongkrit ke depan bagaimana cara mencegah banjir yang terjadi di Sulsel," ucapnya.
Menurut Elfrianto, pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi. Fungsi hutan dan lahan harus dikembalikan sebagai daerah serapan air.
"Pemerintah Sulsel harus melakukan koordinasi lintas pemerintah kabupaten untuk melakukan rehabilitasi hutan, normalisasi sungai dan sanksi perusahaan/oknum yang melakukan penebangan liar dan tambang," tegas Elfrianto.
"Selain itu luapan air yang mengalir di sungai yang ada di Wajo dan Luwu bisa dimanfaatkan untuk air bersih, pertanian, dan perkebunan. Sistem Drainase yang ada di pemukiman harus diperbaiki dengan baik agar tidak terjadi genangan air dan mengalir dengan lancar," sambungnya.
Dia menyebut, hampir setiap tahun banjir di Wajo bagian utara utamanya di Kecamatan Keera dan Pitumpanua. Dia juga berharap agar ditempatkan tim SAR di wilayah Pelabuhan Bangsalae, Siwa, agar evakuasi bisa cepat dilakukan.
"Bukan hanya menangani banjir tapi juga untuk tindakan secepatnya masyarakat yang tenggelam di sungai, nelayan di laut, masyarakat yang tenggelam di laut kalau rekreasi, dan kecelakaan di pelabuhan penyeberangan," sebutnya.
Elfrianto lantas menyinggung kejadian tahun 2015 saat kapal fiber tenggelam di laut penyeberangan Pelabuhan Siwa dan Tobaku menelan ratusan jiwa. Selanjutnya pada tahun 2019, siswa dan masyarakat tenggelam meninggal di Pelabuhan Bangsalae siwa. Pada tahun 2022, nelayan 2 orang tenggelam sampai sekarang mayat tidak ditemukan dan 2023 seorang anak tenggelam di sungai dan meninggal.
"Semuanya terlambat penanganan karena menunggu Tim SAR dan perahu karet dari Sengkang dan kabupaten tetangga," jelas Efrianto.
Dia juga meminta agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siwa direlokasi. Menurutnya, lokasi rumah sakit itu tidak representatif lagi karena masuk dalam wilayah rawan bencana banjir.
"Maka dari itu kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mohon RSUD Siwa sudah tidak layak, harus direlokasi di tempat yang tidak terkena banjir, kasihan pasien setiap tahun merasakan harus dipindahkan karena banjir dan fasilitas RS Siwa banyak yang rusak," bebernya.
Diketahui, banjir bandang menerjang Kabupaten Wajo pada Jumat (3/5). Insiden ini mengakibatkan satu warga meninggal dunia.
(sar/ata)
