.webp)
Bawaslu Papua Barat Daya (PBD) menemukan adanya dugaan pencetakan 1.740 C1 Plano tiruan oleh KPU PBD yang disebar di wilayah Kota Sorong. Temuan itu akan didalami Bawaslu setelah rekapitulasi suara di tingkat KPU RI.
"Plano beberapa waktu lalu kita baca cuma kita belum konfir (konfirmasi) dan belum memverifikasi apakah itu benar atau tidak (cetak C1 Plano tiruan)," kata Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Papua Barat Daya Sofyan Saman kepada detikcom, Senin (18/3/2024).
Sofyan mengaku pihaknya masih menunggu tahapan rekapitulasi pada tingkat KPU RI. Setelah itu, Bawaslu Papua Barat Daya akan memverifikasi perihal 1.740 C1 Plano tiruan yang dicetak tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saat ini kami masih menunggu proses di KPU RI baru kita verifikasi," tuturnya.
Sofyan menegaskan bahwa segala bentuk logistik Pemilu mulai dari kotak suara, tinta, C Plano hingga logistik lainnya harus diadakan oleh perusahaan yang dinyatakan lolos lelang. Sehingga, menurutnya tidak dibenarkan untuk dilakukan pencetakan di luar dari perusahaan yang telah ditentukan.
"Terkait pencetakan itu melalui proses lelang pada perusahaan dan itu bukan di Sorong. Jadi kalau ada kegiatan pencetakan di luar proses lelang yang dimenangkan oleh perusahaan itu tidak benar," tegasnya.
Sementara itu, Owner Cendrawasih Digital Printing dan Percetakan Mudatsir mengaku pihaknya mendapatkan orderan cetak 1.740 C1 Plano dari KPU Papua Barat Daya pada 11 Februari 2024. Kata dia, KPU PBD saat itu melakukannya untuk memenuhi kekurangan.
"Iya, disuruh cetak 87 C 1 Plano tapi berdasarkan rekapan toh. Jadi 1 rangkap isinya kan 20, jadi totalnya 1.740 lembar. Itu yang dicetak tidak semua katanya hanya memenuhi kekurangan saja," ungkapnya.
Mudatsir mengungkap, ribuan C1 Plano yang dicetak itu untuk DPRD Kota Sorong dapil I, II, dan III, serta DPR Provinsi Dapil II. Bahan kertas yang digunakan juga berbeda dari C1 Plano yang asli.
"Bahan yang digunakan itu bahan Albatros, memang tidak sesuai dengan yang mereka minta karena kemarin mereka tanya bisa cetak dengan bahan ini (bahan aslinya). Saya belum konfirmasi, tapi mereka tanya bahan apa yang ada. Saya jawab hanya Albatros dan mereka setuju, tidak papa yang ada saja. Karena untuk memenuhi kekurangan," tuturnya.
Dia melanjutkan, KPU Papua Barat Daya juga memberikan file dan kode agar dapat mengakses C1 Plano tersebut. Sebab, hanya KPU Papua Barat Daya yang memiliki akses tersebut.
"Desain juga sudah berbentuk file dari mereka file itu tidak bisa dibuka oleh orang lain cuma khusus mereka saja, mereka datang kasih file dan kode baru kita akses kode. Kita hanya cetak untuk Kota Sorong saja, dari kabupaten lain tidak ada permintaan dari Provinsi hanya kota saja," jelasnya.
detikcom sudah berupaya menghubungi Ketua KPU Barat Daya Andaris Kambu terkait hal ini namun belum dijawab. Sementara itu Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Papua Barat Daya, Gandhi Sirajuddin meminta agar menghubungi sekertariat KPU PBD terkait pengadaan.
"Bertanya di sekretariat ya. Karena kami komisioner tidak urus itu. Ada tanggung jawab divisi masing-masing," singkatnya.
(ata/asm)
