.webp)
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah turut memberikan perhatian terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang setahun disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Pihak Muhammadiyah pun memberikan saran terkait upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru mengutamakan negosiasi.
Dilansir dari detikNews, saran itu diusulkan saat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto berkunjung di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024). Pertemuan itu membahas terkait persoalan di Papua.
"Kita tanyakan persoalan Papua, terutama memang menyangkut persoalan keamanan dan dinamika politik di Papua dan tadi sebagian sudah disampaikan beliau, termasuk pilot yang disandera oleh kelompok masyarakat itu," ucap Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abdul Mu'ti menyebut Hadi Tjahjanto telah menjelaskan upaya pembebasan tersebut. Namun dia mengaku strategi tersebut tidak disampaikan secara detail.
"Tadi tidak disampaikan secara khusus, tapi paling tidak banyak disampaikan bahwa persoalannya ini harus diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak," ujarnya.
Abdul Mu'ti pun menyarankan agar pembebasan pilot Susi Air tidak menggunakan cara-cara militer. Namun lebih mengedepankan upaya negosiasi.
"Tidak hanya dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat militeristik, tapi juga ada pendekatan yang memang tadi beliau sampaikan juga sebagian ya, dengan melibatkan para tokoh agama, institusi agama, dan memang kompleksitas masalah Papua memang perlu dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan," jelasnya.
Mu'ti menekankan perlunya ada negosiasi dengan melibatkan tokoh daerah setempat. Utamanya menggandeng tokoh agama.
"Saya kira mungkin teman-teman dari kalangan Kristiani atau Katolik lebih memiliki akses untuk masalah-masalah Papua ini karena memang secara populasi masyarakat Papua ini kan mayoritas beragama Kristen dan Katolik," ujar Abdul Mu'ti.
PP Muhammadiyah mendukung langkah yang telah ditempuh aparat selama ini. Namun dia kembali menekankan agar pendekatan militer untuk membebaskan pilot Susi Air dikesampingkan lebih dulu.
"Kami setuju itu dan semua pendekatan yang peaceful, pendekatan yang damai, yang tidak mengedepankan pendekatan militer, saya kira lebih bisa diterima oleh masyarakat Papua," jelasnya.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengungkap ada pihak ketiga yang menghambat proses negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB. Padahal, menurut dia, proses negosiasi sempat diharapkan mencapai titik yang baik.
"Tadi kami sampaikan juga, bahwa di bulan November, Desember (2023), awal Januari (2024) itu kami berharap bisa mencapai suatu titik yang baik," kata Mathius setelah menerima kunjungan kepolisian Selandia Baru, Senin (26/2).
Hanya saja lanjut Mathius upaya itu terhambat karena gangguan oknum tidak bertanggung jawab. Upaya pembebasan pilot Susi Air terhambat karena adanya pihak ketiga.
"Namun kan ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil," pungkasnya.
(sar/nvl)
